Hampir selama satu jam lamanya Darmin Nasution menyampaikan visi-misinya jika menjadi Gubernur BI. Yang menarik, menjelang akhir pembicaraan, Darmin menyingggung rumor yang menimpa dirinya terkait isu pajak.
“Ada isu yang dikaitkan dengan saya terkait isu perpajakan. Saya berharap di forum ini supaya semuanya jelas,” ujarnya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/7).
Dia melanjutkan, jika akhirnya DPR mendukung dirinya menjadi Gubernur BI, Darmin berjanji akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Jika DPR mendukung, saya siap melaksanakan dengan upaya terbaik.”
Darmin Nasution merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden SBY. Meski demikian, Darmin menegaskan dirinya tidak menjanjikan apapun jika terpilih sebagai Gubernur BI. “Saya hanya memberikan militansi dan integritas saja,” klaimnya.
Saat sesi tanya jawab dibuka, sesuai permintaan Darmin Nasution, anggota Komisi XI DPR mempertanyakan seputar isu pajak. “Mohon diberikan penjelasan yang sifatnya high profile, seperti keringanan pajak terhadap Paulus Tumewu dan kasus Gayus Tambunan,” ujar anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.
Tidak hanya itu, menantu Gubernur Lemhanas Muladi ini mempertanyakan realisasi pajak non migas saat Darmin menjabat sebagai Dirjen Pajak periode 2006-2007.
Fayakhun menguraikan, realisasi pajak pada 2006 hanya Rp314 triliun atau kurang Rp18 triliun dari target Rp332 triliun.
“Sementara selama 2007 target realisasi pajak sebesar Rp411 triliun namun diturunkan menjadi Rp395 triliun dan realisasinya hanya mendapat Rp382 triliun. Sehingga dihitung keseluruhan selama periode Darmin sebanyak Rp64 triliun yang tidak dapat direalisasikan,” cetusnya.
Hal yang sama juga ditanyakan Mahmud Yunus dari Fraksi PPP yang mempertanyakan keterlibatan Darmin Nasution dalam kasus pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) serta kasus bailout Century. “Bagaimanapun kasus itu akan memberikan resiko yang mahal,” ujarnya.
Sementara anggota dari Fraksi Partai Gerindra Sadar Subagyo mempertanyakan soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara naskah akademik diterbitkan pada 2005 diketuai oleh Darmin Nasution. Namun saat ini, Bank Indonesia (BI) justru menunjukkan resistensi atas OJK.
“Saya agak terganggu Anda yang menelorkan OJK, apakah Anda bisa kerja sama dengan anak buah. Jangan-jangan Anda dipilih, nanti digergaji dari bawah,” ketusnya.
Sementara politikus PKS Andi Rahmat mengapresiasi keberanian Darmin Nasution terkait kredibilitasnya. “Saya melihat Darmin Nasution memiliki semangat itu, mudah-mudahan itu bukan lips service,” tegasnya seraya menegaskan yang harus digali lagi kepada Darmin terkait dengan kredibilitas produk-produk BI.
Andi Rahmat menegaskan partainya masih dalam posisi fifty-fifty atas figur Darmin Nasution. Keputusan partainya akan diambil setelah uji kelayakan usai. “Biasanya setelah fit and proper test kita baru putuskan,” tegasnya.
Uji kelayakan dan kepatutan diperkirakan berlangsung hingga malam hari ini. Hal itu terlihat dari pertanyaan sejumlah anggota DPR yang cenderung kritis namun sama sekali tidak mencerminkan peta dukungan ataupun penolakan terhadap figur Darmin Nasution.**
Sumber: www.inilah.com; 21 Juli 2010 17:48
Komisi XI
- Dukung Darmin, PDIP Tidak Konsisten
- Fayakhun: PDIP aklamasi dukung Darmin, ada apa ini?
- Darmin Ditanya Dugaan Terkait Skandal Pajak
- DPR Cecar Darmin Soal Kasus Pajak
- Darmin Dijejali Pertanyaan dari Pajak Sampai SPBU
- Darmin Memadai Jadi Gubernur Bank Indonesia
- Calon Gubernur BI Fraksi Golkar Kompak Serang Darmin dengan Isu Pajak
- PRO-KONTRA CALON GUBERNUR BI Darmin Masih Mungkin Mental di DPR
- GUBERNUR BI Calon Tunggal SBY Bermasalah dalam Kepercayaan
- Golkar Dukung BI Tekan Suku Bunga Kredit
- DPR: Sebaiknya Calon Gubernur BI Lebih dari Satu
- Menkeu Seyogianya Utamakan Undangan DPR
- Dua Kali Absen Raker, Menkeu Dituduh Hina Parlemen
- Fayakhun Andriadi Sulit Pahami Pembatasan Bensin Bersubsidi
- Pemilihan Deputi Gubernur BI Fayakhun Datang, Agustina 'Menghilang'
