“Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendesak Kementerian Luar Negeri agar segera menyelesaikan Undang Undang (UU) Batas Wilayah RI yang berisi koordinat-koordinat batas wilayah,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin malam.
Ia mengatakan itu, sehubungan dengan insiden penangkapan tiga orang staf Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh Polisi Laut Malaysia.
“Penyelesaian koordinat batas wilayah RI tersebut harus segera diselesaikan. Lebih cepat, lebih baik,” kata anggota Komisi I DPR yang membidangi Hubungan Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Intelijen, Sandi Negara, Komunikasi dan Informatika itu.
Picu Perebutan Kekayaan
Jika masalah batas koordinat tersebut tidak segera diselesaikan, demikian politisi muda Partai Golkar ini, di kemudian hari bisa menjadi sumber yang memicu perebutan kekayaan alam.
“Saya prediksi di kemudian hari akan timbul banyak persoalan kedaulatan wilayah yang dipicu dari perebutan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayah tersebut,” katanya mengingatkan.
Dari saat ini persoalan (penangkapan) ikan, demikian Fayakhun Andriadi, bisa saja kemudian merembes ke problem lain.
“Misalnya siapa mengira di situ ada kandungan mineral, apakah juga gas alam dan minyak bumi dan lain-lain kan,” ujarnya.
Jadi, menurutnya, ini (penuntasan urusan titik koordinat batas wilayah), merupakan persoalan sangat serius.
“Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menuntaskannya. Sebab, sejak wilayah Kepulauan Indonesia diakui Konvensi Hukum Laut Internasional (Unclos) pada tahun 1982, setelah itu tidak ditindaklanjuti dengan penetapan koordinat batas wilayah,” katanya.
Padahal, ia menilai, hal ini riskan konflik di kemudian hari.
“Lihat saja sekarang, sudah mulai terjadi satu persatu konfliknya. Persoalan Blok Ambalat misalnya. Itu kan murni perebutan blok pengeboran minyak bumi, murni perebutan SDA, yang bisa mengarah pada konflik lebih besar. Dan itu, sekali lagi, merupakan imbas dari ketidakseriusan kita (Kemenlu) mengurus batas wilayah RI,” tandas Fayakhun Andriadi lagi.
Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20100817/tpl-fayakhun-andriadi-koordinat-batas-wi-cc08abe.html
hankam
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
