By Republika Newsroom
Jumat, 30 Oktober 2009 pukul 15:46:00
Jumat, 30 Oktober 2009 pukul 15:46:00
JAKARTA--Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, meminta pemerintah tidak lagi menggunakan fasilitas kredit ekspor untuk mengimpor berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
"Kalau PT Pindad sudah mampu mendesain, merekayasa dan memproduksi senjata laras pendek maupun laras panjang, bukankah sesungguhnya kita sudah swasembada pistol dan bedil," kata dia di Jakarta, Jumat (30/10). "Sebab berarti kita sesungguhnya mampu memproduksi sebanyak-banyaknya, dan tak perlu ada keluhan terkendala biaya," ujarnya.
Menurut Fayakhun, yang aneh sekarang, mengapa proses pembelian senjata selama ini oleh pihak Departemen Pertahanan (Dephan), selalu menggunakan fasilitas kredit ekspor (KE) dari negara lain. "Ini aneh, dan harus dihentikan," tegas dia.
Ia menambahkan, PT Pindad juga ternyata kini sudah mampu memproduksi granat, mortir ukuran lima dan delapan, serta meriam kaliber menengah. "Ini yang perlu diekspos dan didukung 'political will'," katanya.
Di masa mendatang, menurut dia, sudah waktunya rekayasa dan produksi roket beserta seluruh peralatan yang melekat di tubuh prajurit ditingkatkan.
"Kita jangan lagi tergantung pada luar negeri untuk seluruh peralatan yang melekat pada prajurit itu seperti baju, sepatu, helm, maupun rompi anti peluru," kata Fayakhun Andriadi.
PT Pindad selama ini telah mampu memproduksi sejumlah alutsista TNI seperti kendaraan tempur panser serta sejumlah senjata api dan senapan. ant/itz
"Kalau PT Pindad sudah mampu mendesain, merekayasa dan memproduksi senjata laras pendek maupun laras panjang, bukankah sesungguhnya kita sudah swasembada pistol dan bedil," kata dia di Jakarta, Jumat (30/10). "Sebab berarti kita sesungguhnya mampu memproduksi sebanyak-banyaknya, dan tak perlu ada keluhan terkendala biaya," ujarnya.
Menurut Fayakhun, yang aneh sekarang, mengapa proses pembelian senjata selama ini oleh pihak Departemen Pertahanan (Dephan), selalu menggunakan fasilitas kredit ekspor (KE) dari negara lain. "Ini aneh, dan harus dihentikan," tegas dia.
Ia menambahkan, PT Pindad juga ternyata kini sudah mampu memproduksi granat, mortir ukuran lima dan delapan, serta meriam kaliber menengah. "Ini yang perlu diekspos dan didukung 'political will'," katanya.
Di masa mendatang, menurut dia, sudah waktunya rekayasa dan produksi roket beserta seluruh peralatan yang melekat di tubuh prajurit ditingkatkan.
"Kita jangan lagi tergantung pada luar negeri untuk seluruh peralatan yang melekat pada prajurit itu seperti baju, sepatu, helm, maupun rompi anti peluru," kata Fayakhun Andriadi.
PT Pindad selama ini telah mampu memproduksi sejumlah alutsista TNI seperti kendaraan tempur panser serta sejumlah senjata api dan senapan. ant/itz
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/85996/DPR_Waktunya_Swasembada_Alutsista
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
hankam
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
