Era Baru News, Kamis, 29 Oktober 2009
Jakarta – Negara Indonesia seharusnya sudah menjadi swasembada alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi.
Fayakhun mengatakan setelah melewati proses panjang membangun industri militer dan melalui sejarah perjuangan bersenjata, kini saatnya RI menjalani tahapan swasembada alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
"Jika PT Pindad sudah mampu mendesain, merekayasa, memproduksi senjata laras pendek dan laras panjang, bukankah sesungguhnya kita sudah (mulai menjalani) swasembada pistol dan bedil," katanya di Jakarta, Kamis.
Pakar politik dan pertahanan yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta-2 itu menilai, dengan kemajuan dunia industri pertahanan itu, dan karena ada pengalaman historik heroik di medan tempur oleh TNI, berarti RI sesungguhnya mampu memproduksi sebanyak-banyaknya senjata tanpa terkendala biaya.
"Yang aneh, kenapa proses pembeliannya (Alutsista) selama ini, pihak Departemen Pertahanan (Dephan) menggunakan fasilitas Kredit Ekspor (KE) dari negara lain? Sekali lagi ini aneh," ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu.
Ia mengemukakan PT Pindad ternyata juga sudah mampu swasembada granat, mortir ukuran lima dan delapan serta meriam kaliber menengah.
"Ini yang perlu diekspos dan didukung. Jangan kita terus keenakan impor saja, karena mungkin dengan cara itu bisa `menggemukkan` orang-orang tertentu. Gunakan produksi senjata sendiri, itu lebih menguntungkan negara," tegasnya.
Dengan pengalaman dan kemampuan yang ada tersebut, ia menganjurkan selanjutnya bisa ditingkatkan kepada swasembada roket beserta seluruh peralatan yang melekat pada awak.
"Peralatan dimaksud seperti baju, sepatu, helm, rompi anti peluru, pistol, bedil, granat, hingga amunisinya. Dan sebagian besar item ini sudah bisa kita produksi sendiri. Jadi, semestinya kan sudah swasembada `beneran`. Jangan lagi keenakan impor dengan keuntungan hanya dinikmati pedagang serta orang-orang tertentu," kata Fayakhun Andriadi.(ant/waa)
Sumber: http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/6412-indonesia-harusnya-sudah-swasembada-alutsista-
hankam
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
