Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah

Antara - Kamis, 17 Desember

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI bidang Informatika dan Komunikasi, Pertahanan dan Keamanan serta Luar Negeri, Fayakhun Andriadi menyatakan, media publik seperti TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, jangan hanya menyuarakan kepentingan Pemerintah.

"Kalau benar Wapres Boediono menyatakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) itu harus menyuarakan kepentingan Pemerintah semata, ini kemunduran demokrasi, karena kebebasan pers tidak bisa demikian," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan itu merespon pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Boediono ketika berpidato pada puncak peringatan HUT ke-72 Perum LKBN ANTARA, Senin (14/12) awal pekan ini.

"Mohon maaf dan tolong dikoreksi jika saya salah. Tetapi yang saya tangkap dari pernyataannya yang dimuat di beberapa media `meanstream` Jakarta begitu itulah. Apa ini benar-benar suara rezim yang berkuasa sekarang atau hanya pendapat pribadi seorang Boediono," ucapnya mempertanyakan.

Fayakhun Andriadi juga berharap, dalam posisi sebagai "acting president" (karena Presiden RI tengah berada di luar negeri), Wapres Boediono supaya hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atasnama Pemerintah.

"Jangan lagi memundurkan jarum jam demokrasi dengan menyatakan pers milik publik (Lembaga Penyiaran Publik) itu harus menyuarakan kepentingan Pemerintah. Jangan bikin tindakan `off-side` kedua kali-lah. Sudah sedang dalam masalah karena diduga terlibat kasus Bank Century, ini lagi bikin pernyataan yang kurang proreformasi dan demokrasi," tandasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, menyatakan, pernyataan Wapres Boediono ini bisa mengaburkan identitas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA ke depan.

"Jadi, mau diapakan lembaga pers perjuangan ini? Apakah jadi lembaga informasi BUMN, penyambung lidah Pemerintah, atau jurnalis independen yang investigatif," ujarnya mempertanyakan.

Namun, Tjahjo Kumolo yakin seyakin-yakinnya, LKBN ANTARA yang tengah berproses ke arah format baru setelah ditetapkan sebagai Perum, tidak akan kehilangan identitasnya sebagai pers perjuangan dengan peran sangat signifikan dalam sejarah kebangsaan Indonesia sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20091217/tpl-media-publik-jangan-hanya-menyuaraka-cc08abe.html

BERITA

• Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
• Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
• Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
• Perda Soal Unggas Harus Ditunda
• Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
• Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
• Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
• DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Malaysia “Serbu” Perbatasan

Politik

• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Malaysia “Serbu” Perbatasan
• Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
• Sukses 100 Hari Disangsikan
• Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
• ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
• Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
• Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
• Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
• .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
• MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
• Siapkan RUU Perbatasan
• MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
• KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
• Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
• WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
• Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah