Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah

Antara - Kamis, 17 Desember

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI bidang Informatika dan Komunikasi, Pertahanan dan Keamanan serta Luar Negeri, Fayakhun Andriadi menyatakan, media publik seperti TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, jangan hanya menyuarakan kepentingan Pemerintah.

"Kalau benar Wapres Boediono menyatakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) itu harus menyuarakan kepentingan Pemerintah semata, ini kemunduran demokrasi, karena kebebasan pers tidak bisa demikian," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan itu merespon pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Boediono ketika berpidato pada puncak peringatan HUT ke-72 Perum LKBN ANTARA, Senin (14/12) awal pekan ini.

"Mohon maaf dan tolong dikoreksi jika saya salah. Tetapi yang saya tangkap dari pernyataannya yang dimuat di beberapa media `meanstream` Jakarta begitu itulah. Apa ini benar-benar suara rezim yang berkuasa sekarang atau hanya pendapat pribadi seorang Boediono," ucapnya mempertanyakan.

Fayakhun Andriadi juga berharap, dalam posisi sebagai "acting president" (karena Presiden RI tengah berada di luar negeri), Wapres Boediono supaya hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atasnama Pemerintah.

"Jangan lagi memundurkan jarum jam demokrasi dengan menyatakan pers milik publik (Lembaga Penyiaran Publik) itu harus menyuarakan kepentingan Pemerintah. Jangan bikin tindakan `off-side` kedua kali-lah. Sudah sedang dalam masalah karena diduga terlibat kasus Bank Century, ini lagi bikin pernyataan yang kurang proreformasi dan demokrasi," tandasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, menyatakan, pernyataan Wapres Boediono ini bisa mengaburkan identitas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA ke depan.

"Jadi, mau diapakan lembaga pers perjuangan ini? Apakah jadi lembaga informasi BUMN, penyambung lidah Pemerintah, atau jurnalis independen yang investigatif," ujarnya mempertanyakan.

Namun, Tjahjo Kumolo yakin seyakin-yakinnya, LKBN ANTARA yang tengah berproses ke arah format baru setelah ditetapkan sebagai Perum, tidak akan kehilangan identitasnya sebagai pers perjuangan dengan peran sangat signifikan dalam sejarah kebangsaan Indonesia sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20091217/tpl-media-publik-jangan-hanya-menyuaraka-cc08abe.html