KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN

Kamis, 17/12/2009 15:36 WIB
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta - Komisi I DPR merasa prihatin melihat kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pemerintah didesak untuk memperhatikan pembangunan kawasan perbatasan.

"Masalah perbatasan harus segera diselesaikan, kami minta pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, karena yang baru ada di Kaltim, belum di wilayah perbatasan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2009).

Kawasan perbatasan dinilai jauh dari pembangunan yang optimal. Diperlukan pengelolaan koordinatif untuk memajukan wilayah perbatasan. "Selama ini kawasan perbatasan dikelola secara sektoral. Orang-orang perbatasan sudah kecewa dengan pusat karena tidak ada koordinasi," kata anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

Tantowi mengeluhkan tidak jelasnya batas negara di sejumlah wilayah perbatasan. Beberapa Kabupaten bahkan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. "Banyak Kabupaten yang menjual isu kemiskinan untuk mendapatkan anggaran," keluh Tantowi.

Anggota Komisi I lainnya, Fayakhun Andriadi berharap pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan rakyat di perbatasan. Kondisi masyarakat di perbatasan dinilainya memprihatinkan.

"Saya sungguh terkejut ketika kunjungan kerja (kunker) ke sana. Padahal seharusnya, yang namanya daerah perbatasan itu dijaga, diurus secara serius karena merupakan kedaulatan negara," ujarnya.

Menurut politisi Golkar ini, setidaknya, ada lima faktor yang harus benar-benar diperhatikan pemerintah untuk menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Diperlukan perbaikan infrastuktur jalan, pengadaan listrik, fasilitas kesehatan, sekolah dan informasi publik" tutupnya. (van/yid)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/12/17/153648/1262095/10/komisi-i-dpr-desak-pemerintah-urus-perbatasan