Kamis, 17/12/2009 15:36 WIB
Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Elvan Dany Sutrisno – detikNews
"Masalah perbatasan harus segera diselesaikan, kami minta pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, karena yang baru ada di Kaltim, belum di wilayah perbatasan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan,
Kawasan perbatasan dinilai jauh dari pembangunan yang optimal. Diperlukan pengelolaan koordinatif untuk memajukan wilayah perbatasan. "Selama ini kawasan perbatasan dikelola secara sektoral. Orang-orang perbatasan sudah kecewa dengan pusat karena tidak ada koordinasi," kata anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.
Tantowi mengeluhkan tidak jelasnya batas negara di sejumlah wilayah perbatasan. Beberapa Kabupaten bahkan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. "Banyak Kabupaten yang menjual isu kemiskinan untuk mendapatkan anggaran," keluh Tantowi.
Anggota Komisi I lainnya, Fayakhun Andriadi berharap pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan rakyat di perbatasan. Kondisi masyarakat di perbatasan dinilainya memprihatinkan.
"Saya sungguh terkejut ketika kunjungan kerja (kunker) ke
Menurut politisi Golkar ini, setidaknya, ada
"Diperlukan perbaikan infrastuktur jalan, pengadaan listrik, fasilitas kesehatan, sekolah dan informasi publik" tutupnya. (van/yid)
Sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/12/17/153648/1262095/10/komisi-i-dpr-desak-pemerintah-urus-perbatasan
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
Politik
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
