WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH

Jum, Des 11, 2009

Jakarta ( Berita ) : Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar), mengungkapkan, kondisi kehidupan warga RI di wilayah perbatasan RI-Malaysia benar-benar sangat memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat maupun daerah.

“Untuk urusan belanja kebutuhan pokok atau Sembako saja, warga kita masih saja membeli dari tanah seberang (Malaysia), karena di wilayah kita selain mahal juga stoknya sering habis atau rusak,” ujarnya kepada ANTARA, Jumat [11/12], di Jakarta.

Ia mengatakan itu usai bersama Tim Komisi I DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Nunukan, Sebatik dan beberapa kawasan perbatasan RI dengan Malaysia awal pekan ini.

“Selain kelangkaan kebutuhan Sembako, warga juga menghadapi kenyataan tidak adanya pelayanan energi listrik yang memadai, di mana keadaan amat bertolak belakang terjadi di Tawao (Malaysia) yang terang benderang kayak Hongkong kalau pada malam hari,” ungkapnya.

Dari pengamatannya, 100 persen listrik di wilayah pedalaman kawasan perbatasan RI-Malaysia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, belum tersedia secara merata.

“Anehnya, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak berinisiatif mendistribusikan mesin pembangkit semacam ‘genset’ ke sana. Masyarakatlah yang kemudian berinisiatif membeli sendiri, dengan harga BBM di situ bisa mencapai lebih dari Rp10 ribu per liter,” katanya lagi.

Fayakhun Andriadi dkk juga menyorot kritis minimnya tunjangan kemahalan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun paramedis di sana.

“Tunjangan kemahalan tidak merata. Dan kalau pun ada, khusus bagi TNI, Polri dan PNS itu diberikan melalui APBD setempat, bukan oleh instansi (vertikal) masing-masing,” ungkapnya.

Karenanya, demikian Fayakhun Andriadi, pantas jika banyak aparat kita di wilayah perbatasan berjuang hanya dengan modal semangat, tanpa diimbangi oleh pemberian dukungan logistik memadai.

“Otomatis, kita tidak bisa mengharapkan suatu hasil kerja mengawal perbatasan RI secara maksimal. Ini perlu perhatian serius,” tegasnya.

Masalah ini, kata Fayakhun Andriadi, terus berulang disuarakan oleh Parlemen, terutama sejak periode lalu, tetapi agaknya hanya diperhatikan sesaat, jika sedang ‘panas-panas’-nya sorotan, sesudah itu membeku lagi. ( ant )

Sumber: http://beritasore.com/2009/12/11/warga-perbatasan-ri-perlu-dapat-perhatian-pemerintah/

BERITA

• Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
• Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
• Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
• Perda Soal Unggas Harus Ditunda
• Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
• Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
• Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
• DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Malaysia “Serbu” Perbatasan

Politik

• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Malaysia “Serbu” Perbatasan
• Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
• Sukses 100 Hari Disangsikan
• Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
• ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
• Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
• Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
• Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
• .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
• MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
• Siapkan RUU Perbatasan
• MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
• Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
• KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
• Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
• Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah