WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH

Jum, Des 11, 2009

Jakarta ( Berita ) : Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar), mengungkapkan, kondisi kehidupan warga RI di wilayah perbatasan RI-Malaysia benar-benar sangat memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat maupun daerah.

“Untuk urusan belanja kebutuhan pokok atau Sembako saja, warga kita masih saja membeli dari tanah seberang (Malaysia), karena di wilayah kita selain mahal juga stoknya sering habis atau rusak,” ujarnya kepada ANTARA, Jumat [11/12], di Jakarta.

Ia mengatakan itu usai bersama Tim Komisi I DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Nunukan, Sebatik dan beberapa kawasan perbatasan RI dengan Malaysia awal pekan ini.

“Selain kelangkaan kebutuhan Sembako, warga juga menghadapi kenyataan tidak adanya pelayanan energi listrik yang memadai, di mana keadaan amat bertolak belakang terjadi di Tawao (Malaysia) yang terang benderang kayak Hongkong kalau pada malam hari,” ungkapnya.

Dari pengamatannya, 100 persen listrik di wilayah pedalaman kawasan perbatasan RI-Malaysia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, belum tersedia secara merata.

“Anehnya, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak berinisiatif mendistribusikan mesin pembangkit semacam ‘genset’ ke sana. Masyarakatlah yang kemudian berinisiatif membeli sendiri, dengan harga BBM di situ bisa mencapai lebih dari Rp10 ribu per liter,” katanya lagi.

Fayakhun Andriadi dkk juga menyorot kritis minimnya tunjangan kemahalan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun paramedis di sana.

“Tunjangan kemahalan tidak merata. Dan kalau pun ada, khusus bagi TNI, Polri dan PNS itu diberikan melalui APBD setempat, bukan oleh instansi (vertikal) masing-masing,” ungkapnya.

Karenanya, demikian Fayakhun Andriadi, pantas jika banyak aparat kita di wilayah perbatasan berjuang hanya dengan modal semangat, tanpa diimbangi oleh pemberian dukungan logistik memadai.

“Otomatis, kita tidak bisa mengharapkan suatu hasil kerja mengawal perbatasan RI secara maksimal. Ini perlu perhatian serius,” tegasnya.

Masalah ini, kata Fayakhun Andriadi, terus berulang disuarakan oleh Parlemen, terutama sejak periode lalu, tetapi agaknya hanya diperhatikan sesaat, jika sedang ‘panas-panas’-nya sorotan, sesudah itu membeku lagi. ( ant )

Sumber: http://beritasore.com/2009/12/11/warga-perbatasan-ri-perlu-dapat-perhatian-pemerintah/