Senin, 21 Desember 2009
JAKARTA--MI: Indonesia mampu memproduksi 50 kapal perang per tahun, jika seluruh industri galangan kapal domestik diberdayakan, demikian dikatakan Fayakhun Andriadi, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
"Dengan begitu, kebutuhan 151 kapal perang TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan kedaulatan NKRI dapat dipenuhi sekitar tiga tahun saja, dengan biaya yang diperlukan Rp7,5 Triliun per tahun," ungkapnya, di Jakarta, menanggapi pernyataan pihak TNI AL tentang kebutuhan 151 kapal perangnya.
Dalam kaitan ini, Fayakhun Andriadi mengingatkan diperlukan politicall will yang sungguh-sungguh dari pihak Pemerintah (melalui Dephan, Depkeu serta Perbankan Nasional) guna merealisasikan penguatan kemampuan TNI kita.
Ia mengatakan, pihak Dewan melalui Komisi I DPR RI sangat menyetujui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia, serta mendukung sepenuhnya pengajuan kebutuhan itu oleh pihak TNI Angkatan Laut, demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
"Sebagai realisasinya, perlu pemberdayaan industri galangan kapal nasional, jangan lagi terlalu tergantung pada impor, demi memperkuat industri domestik secara keseluruhan," tegasnya.
Mengenai harga kapal perang itu, demikian Fayakhun Andiradi, pihaknya mengacu pada harga yang terangkat saat Menteri Pertahanan (Menhan) meresmikan kapal PLD buatan PT PAL, Surabaya, yakni sekitar Rp150 miliar per unit.
"Apabila diperlukan 151 kapal baru, dengan asumsi rata-rata harga per kapal Rp150 miliar, maka diperlukan biaya sekitar Rp22,6 Triliun untuk memenuhinya," katanya.
Fayakhun Andriadi dkk di Komisi I DPR RI berulangkali mengingatkan, agar pihak Departemen Pertahanan (Dephan) dan Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus lebih percaya sekaligus mendorong kemampuan produksi industri domestik di bidang pertahanan.
"Kemampuan produksi PT PAL sudah cukup bagus, apalagi ditambah dengan dukungan galangan PT Dok Koja Bahari di Jakarta yang juga besar. Juga ada galangan kapal di Banyuwangi, Manokwari, Batam, Makassar, dan Bitung," ungkapnya.
Dia menambahkan, jika semua perusahaan galangan kapal nasional ini diberi kepercayaan Dephan untuk membuat macam-macam kapal perang sesuai kemampuan dok masing-masing, keseluruhannya bisa menghasilkan 50 kapal perang per tahun. (Ant/OL-06)
"Dengan begitu, kebutuhan 151 kapal perang TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan kedaulatan NKRI dapat dipenuhi sekitar tiga tahun saja, dengan biaya yang diperlukan Rp7,5 Triliun per tahun," ungkapnya, di Jakarta, menanggapi pernyataan pihak TNI AL tentang kebutuhan 151 kapal perangnya.
Dalam kaitan ini, Fayakhun Andriadi mengingatkan diperlukan politicall will yang sungguh-sungguh dari pihak Pemerintah (melalui Dephan, Depkeu serta Perbankan Nasional) guna merealisasikan penguatan kemampuan TNI kita.
Ia mengatakan, pihak Dewan melalui Komisi I DPR RI sangat menyetujui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia, serta mendukung sepenuhnya pengajuan kebutuhan itu oleh pihak TNI Angkatan Laut, demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
"Sebagai realisasinya, perlu pemberdayaan industri galangan kapal nasional, jangan lagi terlalu tergantung pada impor, demi memperkuat industri domestik secara keseluruhan," tegasnya.
Mengenai harga kapal perang itu, demikian Fayakhun Andiradi, pihaknya mengacu pada harga yang terangkat saat Menteri Pertahanan (Menhan) meresmikan kapal PLD buatan PT PAL, Surabaya, yakni sekitar Rp150 miliar per unit.
"Apabila diperlukan 151 kapal baru, dengan asumsi rata-rata harga per kapal Rp150 miliar, maka diperlukan biaya sekitar Rp22,6 Triliun untuk memenuhinya," katanya.
Fayakhun Andriadi dkk di Komisi I DPR RI berulangkali mengingatkan, agar pihak Departemen Pertahanan (Dephan) dan Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus lebih percaya sekaligus mendorong kemampuan produksi industri domestik di bidang pertahanan.
"Kemampuan produksi PT PAL sudah cukup bagus, apalagi ditambah dengan dukungan galangan PT Dok Koja Bahari di Jakarta yang juga besar. Juga ada galangan kapal di Banyuwangi, Manokwari, Batam, Makassar, dan Bitung," ungkapnya.
Dia menambahkan, jika semua perusahaan galangan kapal nasional ini diberi kepercayaan Dephan untuk membuat macam-macam kapal perang sesuai kemampuan dok masing-masing, keseluruhannya bisa menghasilkan 50 kapal perang per tahun. (Ant/OL-06)
Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/21/112620/17/1/Galangan-Kapal-Indonesia-Mampu-Produksi-50-Kapal-Perang
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
hankam
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
