JAKARTA—Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar) mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan perbatasan. Dikhawatirkan, nasionalisme warga kawasan perbatasan akan hilang.
Fayakhun mengatakan, usai melakukan kunjungan kerja ke Nunukan, Sebatik, dan Malinau, ia merasa sangat terkejut. “Saya sungguh terkejut ketika kunjungan kerja (kunker) ke sana,” kata Fayakhun kemaren.
Semestinya, daerah perbatasan itu dijaga dan diurus secara serius karena merupakan kedaulatan Negara. “Sekarang itu,warga disana jual hasil bumi ke Malaysia. Beli sembako dan kebutuhan hidup ke Malaysia. Sakit berobat ke Malaysia. Nonton televisi, televisi Malaysia. Kalau begitu terus menerus, lama-lama rasa nasionalisme bisa terkikis juga. Ini berbahaya dan harus segera diurus.”
Pemerintah seharusnya bisa berbuat lebih terhadap daerah perbatasan. Dia mengingatkan, Kalimantan merupakan daerah yang kaya raya akan batu bara. Kalimantan menjadi pengekspor terbesar kedua di dunia.
“Dengan CSR (corporate social responsibility)2,5 persen saja dari perusahaan batu bara sudah terang benderang itu daerah perbatasan. Pemerintah tinggal membuat pembangkit listriknya saja, kan. Ini saya kira jalan keluar yang bisa kita lakukan.”
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diminta untuk memerhatikan nasib masyarakat dan daerah perbatasan. Dia melihat ada ego sektoral yang menghalangi pembangunan daerah perbatasan sehingga tidak optimal. Padahal, untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Negara, semestinya ego sektoral dihilangkan. dewo
Sumber: Republika, Kamis 24 Desember 2009, hal. 5
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
hankam
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
