Soal Rencana Kemenhan Beli Pesawat Pengawas Perbatasan
Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
Jakarta, RM. Rencana Kementerian Pertahanan dan TNI membeli pesawat Tucano yang diperuntukkan untuk memantau daerah perbatasan, tampaknya tidak akan berjalan mulus. Soalnya, pemilihan jenis pesawat tersebut tidak lebih dulu dikonsultasikan kepada Komisi I DPR.
Kader Partai Golkar dan Demokrat di Komisi Pertahanan, Informasi dan Luar Negeri yang menjadi mitra Kemenhan mengaku baru mengetahui kabar pembelian pesawat buatan Brazil itu dari media massa. Mereka yang mengaku terkejut adalah Fayakhun Andriadi, Ahmed Zaki Iskandar (Golkar) dan Roy Suryo dan Max Sopacua (Demokrat).
Menurut Fayakhun, pembelian pesawat harus dilihat berdasarkan fungsi, kegunaan dan tujuannya. Dia bilang, jika diperuntukkan untuk memantau daerah perbatasan, Tucano tidaklah tepat. Sebagi pesawat yang mempunyai sayap di bawah, Tucano memiliki kecepatan terbang yang tinggi.
“Logikanya, untuk mengawasi perbatasan, pesawat yang dibutuhkan itu kan pesawat tipe pengintai. Kalau Tucano, apa yang mau diawasi,” tandas politisi partai berlambang pohon beringin itu di Jakarta, kemarin.
Selain itu, kata dia, Tucano memiliki satu mesin. Berbeda dengan pesawat semodel Oviten Bronco, yang sudah dimiliki TNI, memiliki dua mesin dengan sayap di atas. Dengan dua mesin, jika mati satu, pesawat masih bisa melayang.
“Nah sementara untuk sayap di atas, itu kecepatan terbangnya lebih lambat, jadi cocok untuk mengawasi perbatasan,” tandasnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo mengatakan, Komisi I pekan depan akan turun ke lapangan guna mengkaji rencana pembelian Tucano. Selain karena soal rencana pembeliannya yang tidak dikonsultasikan kepada Dewan, kata dia, pesawat semodel Tucano bisa diproduksi PT Dirgantara Indonesia.
“Saya sendiri baru tahu rencana pembelian itu dari media. Memang ada yang off the record dalam hal pengadaan atau peremajaan alutsista (alat utama sistem senjata). Tapi, soal pesawat saya rasa terbuka,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ahmed Zaki Iskandar (Golkar) menegaskan, pihaknya akan meninjau ulang rencana pembelian Tucano. Alasannya, pesawat model itu bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, Komisi I juga telah berkomitmen untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk men-supply kebutuhan alutsista TNI.
“Kita punya target supaya BUMN-BUMN bisa mendukung kebutuhan sistem pertahanan Republik Indonesia (RI),” tandasnya.
Sementara itu, Max Sopacua (Demokrat), sebelumnya meminta agar Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso melakukan pembicaraan ulang dan kesepakatan dengan Komisi I DPR yang baru, meskipun sudah masuk dalam Renstra (Rencana Strategis) 2010-2014.
“Sebaiknya dibicarakan kembali dengan Komisi I yang baru, terutama mengenai keinginan pembelian pesawat baru itu yang berjumlah 16 unit untuk satu skuadron,” pinta kader partai berlambang bintang mercy tersebut.
Melanjutkan keterangannya, Fayakhun menyarankan agar kementerian yang dipimpin Purnomo Yusgiantoro itu menimbang ulang rencana pembelian Tucano. Dia bilang, ketimbang membeli Tucano, lebih baik anggarannya diperuntukkan untuk kesejahteraan prajurit, membeli alat komunikasi (alkom) dan sensor untuk perbatasan.
Dia menegaskan, secara prinsip, alkom dan sensor lebih praktis dan fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan. “Kebanyakan kan penebangan liar, itu kan masuknya dari darat, bukan dari udara. Begitu alat beratnya masuk wilayah kita, itu sensor sudah bekerja. Tinggal perajurit memanfaatkan alkom, komunikasi antar pos. Beli alkom yang modern, yang bisa sms dan kirim foto,” tandasnya. RN
Sumber: Rakyat Merdeka, Jumat 5 Maret 2010, hal 8
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
