Jakarta (SI) – Komisi I DPR memprotes rencana Kementrian Pertahanan (Kemenhan) membeli pesawat SuperTucano dari Brasil. Pasalnya, rencana pembelian pesawat yang ditujukan untuk memantau daerah perbatasan itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR.
Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, kabar Kemenhan berencana membeli SuperTucano justru baru didapat dari media massa. Padahal, semestinya, rencana tersebut lebih dulu dikonsultasikan dengan Dewan.
“Nggak tanggung-tanggung, yang saya dengar SuperTucano yang akan dibeli itu 12 unit,” katanya di Jakarta kemarin.
Bagi Fayakhun, bukan hanya soal jumlah pembelian yang menjadi masalah. Lebih dari itu, soal fungsi kegunaan, dan tujuan pembelian SuperTucano juga jadi masalah. “Kenapa harus Tucano,” tanya politikus muda partai beringin itu.
Dia menjelaskan, secara fungsional, SuperTucano tidak cocok untuk melakukan pengawasan. Justru pesawat Oviten Bronco yang saat ini dimiliki TNI lebih fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan.
“Jadi seharusnya kalau mau beli pesawat untuk mengawasi perbatasan ya lebih baik yang semodel dengan Oviten Bronco, tinggal hunting. SuperTucano itu mesinnya jadul meski keluaran baru dan nggak cocok untuk pengawasan perbatasan,” tandasnya.
Untuk itu, Fayakhun meminta kementrian yang dipimpin Purnomo Yusgiantoro itu segera menyerahkan master plan, semua program kementerian akan lebih sinergis dengan Dewan.
“Jangan seperti sekarang, yang diberi informasi soal rencana Kemenhan hanya orang-orang tertentu saja. Ingat, semua anggota Komisi I punya hak yang sama. Program haru atas persetujuan anggota Komisi I,” tandasnya.
Fayakhun menambahkan, ketimbang membeli pesawat, lebih baik membeli alat komunikasi dan sensor untuk perbatasan. Secara prinsip, alat komunikasi dan sensor lebih prakis dan fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan.
“Kebanyakan kan penebangan liar. Itu kan masuknya dari darat. Begitu alat beratnya masuk wilayah kita, itu sensor sudah bekerja,” tandasnya.
Sementara itu,, Ketua Komisi I DPR Kemal Stambul membenarkan belum putusnya pembelian jenis pesawat untuk pengawasan perbatasan. Saat ini, kata dia, Kemenhan diberi waktu untuk mendalami jenis dan spesifikasi pesawat yang berguna untuk melakukan pengawasan daerah perbatasan.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengungkapkan akan membeli pesawat jenis SuperTucano sebanyak 16 unit untuk satu kuadron yang merupakan pengganti pesawat OV-10 yang telah dipensiunkan sejak 2007 lalu.
Proses pembelian alat utama system senjata (alutsista) itu, kata Panglima, akan dilaksanakan pada rencana dan strategi (renstra) II tahun 2010-2014. “TNI AU telah mengajukan anggaran pembelian beserta dukungannya sebanyak 16 unit untuk satu kuadron,” ujarnya.
Selain itu, dalam renstra II tahun 2010-2014, Djoko mengungkapkan TNI AL telah menganggarkan pembelian kapal cepat rudal trimaran dengan panjang 60 meter dan kapal cepat rudal dengan panjang 40 meter. (pasti liberti)
Sumber: Koran Seputar Indonesia, Selasa 2 Maret 2010, hal 5
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
