KUNJUNGAN OBAMA
Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
Senin, 08 Maret 2010, 15:00:07 WIB
Laporan: Afriadi Ajo
Jakarta, RMOL. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama ke Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah untuk menegosiasikan dalam banyak hal dengan Amerika. Salah satunya adalah persoalan HAM.
Demikian diutarakan anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 8/3).
“Sampai sekarang Amerika masih mencurigai Indonesia dalam pelanggaran HAM masa lalu. Padahal TNI dan NKRI sudah melakukan reformasi total. Pemerintah Indonesia harus bisa menyakinkan Presiden Barack Obama bahwa kecurigaan itu sudah tidak relevan lagi,” ujarnya.
Karena persoalan HAM ini, lanjutnya, Amerika telah menjatuhkan embargo sepihak kepada Indonesia yang sampai sekarang belum juga dicabut. Dia mencontohkan, embargo senjata dan pelarangan pelatihan Kopassus.
“Indonesia harus memanfaatkan momentum kedatangan Obama ini untuk meminta Amerika mencabut semua embargo sepihak itu,” tegas pengurus DPP Partai Golkar ini.
Untuk menghindari embargo sepihak di masa mendatang, Fayakhun meminta semua perjanjian dengan Amerika dilindungi dengan kerangka hukum yang jelas. Sehingga, bila terjadi embargo sepihak, Indonesia bisa menuntut Amerika ke Mahkamah Internasional. [zul ]
Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/03/08/89295/
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
