Jakarta-RM. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan bahwa pengadaan pesawat Super Tucano telah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Namun, Komisi Pertahanan DPR tetap ngotot akan mengevaluasi pembelian pesawat seharga 250 juta dolar AS untuk satu skuadran.
HINGGA saat ini, Komisi I DPR dan Badan Anggaran (Banggar) DPR belum menyetujui rencana pembelian Super Tucano sebagai pengganti OV-10F Bronco. Pernyataan kementerian yang dipimpin Menteri Purnomo Yusgiantoro itu masih sebatas klaim.
“Hingga saat ini kami (Komisi I DPR, red) dan Banggar sama sekali belum menyetujui pembelian itu (Super Tucano, red),” kata anggota Komisi I DPR, Ahmed Zaki Iskandar kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu menegaskan, Komisi I akan tetap meninjau ulang rencana pembelian pesawat Super Tucano itu. Karena, menurutnya, ada beberapa alternatif untuk mengganti pesawat Bronco yang sudah tua.Terlebih, kata Zaki, pesawat jenis Tucano bisa diproduksi di dalam negeri.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami punya target supaya BUMN-BUMN bisa mendukung kebutuhan sistem pertahanan Republik Indonesia,” tukasnya.
Soal harga, Zaki mengaku akan membandingkan harga dari berbagai alternatif pesawat pengganti. Dengan begitu diharapkan, negara khususnya TNI bisa membeli alutsista yang canggih sesuai dengan kebutuhan.
“Dan tentu saja dengan kualitas lebih baik, serta lebih murah dari Tucano,” tandasnya.
Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty menambahkan, dewan mengkritisi rencana pembelian pesawat Super Tucano dikarenakan pesawat itu tidak sesuai dengan peruntukkannya. Berdasarkan penjelasan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, kata dia, Tucano dipergunakan untuk pengintaian atau patroli.
“Jika melihat dari postur pesawat, rencana pembelian Super Tucano sepertinya perlu dikaji ulang. Dengan bentuk sayap seperti itu, Tucano dirancang bergerak licah, apakah itu bisa menjadi pesawat pengintai? Tapi, semua ini berpulang kepada kepentingan pengguna, dalam hal ini TNI AU,” cetusnya.
Evita mengakui bahwa rencana pembelian pesawat Super Tucano telah diproses pada Komisi I periode 2004-2009. “Karena itu kami meminta klarifikasinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi menegaskan perlunya pengkajian ulang rencana pembelian Super Tucano. Dia bahkan menyarankan, jika peruntukkannya memantau perbatasan, sensor dan alat komunikasi (alkom) di daerah perbatasan justru lebih dibutuhkan ketimbang pesawat.
Sudah Disetujui Wanjaktu TNI
Dalam rilis yang diberikan kepada Rakyat Merdeka, Kepala Biro Humas Kemenhan, Brigjen TNI I Wayan Midhio menjelaskan, proses pengadaan Super Tucano telah melalui berbagai pertimbangan dan penilaian terhadap beberapa alternatif pesawat, yaitu L159A (Ceko), M346 (Italia), K8P (China), EMB-314 (Brazil) dan KO-1B (korea).
“Penilaian dilaksanakan oleh TNI AU, yaitu melalui presentasi dari masing-masing pabrik pembuat pesawat, peninjauan ke fasilitas pabrik pesawat dan melakukan uji terbang untuk memperoleh secara langsung data kemampuan, spesifikasi teknis (spektek) dan kondisi pabrik pembuat,” jelasnya.
I Wayan menuturkan, dari hasil penilaian, TNI AU memilih beberapa jenis pesawat sebagai alternatif yang dianggap memenuhi kriteria sebagai jenis pesawat COIN yang dapat menggantikan pesawat OV-10F Bronco. Hasil penilaian itu dilaporkan kepada Mabes TNI untuk kemudian dibawa dalam Sidang Dewan Kebijakan Penentuan Alut dan Alutsista (Wanjaktu) TNI.
“Sidang dilakukan 1 Okotber 2009. Beberapa alternatif pesawat dibeberkan, didiskusikan. Dan jenis EMB-314 Super Tucano disetujui oleh Wanjaktu TNI. Alokasi Pinjaman Pemerintah yang ditetapkan sebesar 142 juta dolar AS. Saat ini, pengadaan pesawat ini sedang diproses oleh TNI AU,” tandasnya.
Kepala Staf Angkatn Udara, Imam Sufaat dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR (22/2) pembelian pesawat Super Tucano ini membutuhkan anggaran 250 juta dolar. Anggaran awal yang ditetapkan adalah 200 juta dolar dengan harga 13 juta dolar per unit. Karena ada kenaikan, kata Imam, TNI AU mengusulkan tambahan anggaran 50 juta dolar tahun 2010 sehingga total anggaran menjadi 250 juta dolar untuk satu skuadran atau 16 unit. RN
Sumber: Rakyat Merdeka, Rabu 10 Maret 2010
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
