Selasa, 18 Mei 2010 02:24 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 532 kali
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi mengatakan, Presiden RI sepatutnya memiliki pesawat kepresidenan yang pantas.
"Ini menyangkut keselamatan pemimpin kita dan juga berkaitan pula dengan harga diri bangsa Indonesia dalam tatanan pergaulan antar bangsa," kata anggota Komisi XI DPR RI ini kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa, sehubungan kunjungan kerja Presiden RI (termasuk kali ini ke Singapura dan Malaysia), yang rata-rata menggunakan pesawat komersial sewaan.
Mantan anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan itu, dengan menunjuk sejumlah pengalaman menggetirkan dialami beberapa kepala negara atau pimpinan pemerintahan, terakhir berupa musibah kecelakaan pesawat yang menewaskan Presiden Polandia bersama isteri serta para petinggi negara sahabat tersebut.
"Karena itu, saya menilai, bahwa sudah saatnya Presiden RI memiliki pesawat kepresidenan yang pantas, baik karena bersangkutpaut dengan keselamatan para pemimpin kita, juga berkaitan dengan harga diri bangsa serta kelancaran tugas-tugas kenegaraan maupun pemerintahan yang pro rakyat," katanya.
Jadi, menurutnya, ini (pengadaan pesawat kepresidenan) bukanlah gagah-gagahan atau ikut-ikutan, tetapi memang merupakan kebutuhan, sebagaimana juga telah dilakukan oleh sejumlah negara tetangga.
"Saya usul, pesawat kepresidenan kita diberinama nama AU-1, karena mobilnya RI-1, atau AURI-1. Dan ini bisa digunakan dengan setinggi-tingginya bagi kepentingan nasional serta rakyat, siapa pun presidennya," ujar Fayakhun Andriadi lagi. (M036/K004)
"Ini menyangkut keselamatan pemimpin kita dan juga berkaitan pula dengan harga diri bangsa Indonesia dalam tatanan pergaulan antar bangsa," kata anggota Komisi XI DPR RI ini kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa, sehubungan kunjungan kerja Presiden RI (termasuk kali ini ke Singapura dan Malaysia), yang rata-rata menggunakan pesawat komersial sewaan.
Mantan anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan itu, dengan menunjuk sejumlah pengalaman menggetirkan dialami beberapa kepala negara atau pimpinan pemerintahan, terakhir berupa musibah kecelakaan pesawat yang menewaskan Presiden Polandia bersama isteri serta para petinggi negara sahabat tersebut.
"Karena itu, saya menilai, bahwa sudah saatnya Presiden RI memiliki pesawat kepresidenan yang pantas, baik karena bersangkutpaut dengan keselamatan para pemimpin kita, juga berkaitan dengan harga diri bangsa serta kelancaran tugas-tugas kenegaraan maupun pemerintahan yang pro rakyat," katanya.
Jadi, menurutnya, ini (pengadaan pesawat kepresidenan) bukanlah gagah-gagahan atau ikut-ikutan, tetapi memang merupakan kebutuhan, sebagaimana juga telah dilakukan oleh sejumlah negara tetangga.
"Saya usul, pesawat kepresidenan kita diberinama nama AU-1, karena mobilnya RI-1, atau AURI-1. Dan ini bisa digunakan dengan setinggi-tingginya bagi kepentingan nasional serta rakyat, siapa pun presidennya," ujar Fayakhun Andriadi lagi. (M036/K004)
Politik
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
