Kamis, 15 Juli 2010 | 18:49 WIB
Balai Kota, Warta Kota
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membangun portal di jalur busway dianggap sebagian kalangan sebagai cara untuk mencari alasan terkait memburuknya pelayanan bus Transjakarta. Ketidakpastian dan ketidaknyamanan selalu mengintai calon penumpang sebagai dampak headway bus Transjakarta semakin molor.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Maringan Pangaribuan menyatakan ketidakpedulian pemerintah untuk membenahi angkutan umum menjadi faktor tidak teratasinya persoalan jalur busway.
"Rencana pemortalan jalur busway sebenarnya selesai jika jalur busway dipakai oleh bus Transjakarta, karena kalau jalur busway sering kosong, maka akan mengundang banyak pengendara memasuki jalur itu. Yang penting headway bus Transjakarta harus baik," katanya.
Faktanya jalur-jalur busway, berdasarkan pengamatan Warta Kota lebih sering lengang dan tidak terpakai, meski di sisi kiri jalur khusus bus Transjakarta itu dipadati kendaraan yang terjebak kemacetan. Pemandangan kontras antara jalur busway yang kosong dengan meningkatnya penderitaan warga sebagai dampak penggunaan satu jalur untuk dipakai busway tampak di mana-mana.
Selain itu Maringan menyebutkan bahwa ketidakpastian harga Bahan Bakar Gas (BBG) menjadi faktor yang menyulitkan Pemprov DKI. "Meski sudah mengajukan surat kepada Presiden dan kepada menteri terkait, kebijakan harga BBG tidak berubah di mana harga BBG untuk kendaraan umum disamakan sebagai harga pasar internasional. Padahal ekspor gas digunakan harga murah," katanya.
Untuk menyelenggarakan transportasi bus Transjakarta yang baik, menurut Maringan, Pemprov DKI harus melibatkan pemerintah pusat. "Program busway harus melibatkan pemerintah pusat, di mana di dalamnya termasuk kepolisian dan Departemen Perhubungan (Dephub), karena jika merupakan kebijakan pemda akan sulit dilaksanakan dengan baik," katanya.
Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan untuk menyukseskan program langit biru, maka harus ada harga khusus untuk BBG khusus kendaraan umum seperti bus Transjakarta. "Saya sudah berkirim surat agar untuk kendaraan umum tidak diterapkan harga pasar, tapi harga khusus," katanya seraya menyebutkan belum ada respon terhadap permintaan itu.
Beberapa kebijakan dilakukan untuk menyelenggarakan kelancaran bus Transjakarta, di antaranya akan dilaksanakan sterilisasi sejumlah jalur busway. Masalahnya yang menjadi hambatan utama kelancaran jalur busway bukan karena jalur busway diterobos kendaraan pribadi, tapi karena pada bus Transjakarta yang menggunakan BBG sering terjadi hambatan, karena antrean bus Transjakarta untuk mengisi BBG di SPBG Jalan Pemuda sangat panjang, sehingga headway bus Transjakarta tidak teratur.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Taufik Hadiawan menyatakan jalur busway seharusnya merupakan jalur kendaraan yang merupakan hak masyarakat. "Masalahnya jalur busway itu dibuat dengan mencaplok jalan umum, sehingga jalan tersita. Akibatnya kemacetan semakin parah," katanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/7).
Taufik mencontohkan bahwa di banyak negara, khususnya di kota-kota besarnya, penyelenggaraan sarana transportasi publik disesuaikan dengan keadaan di negara-negara itu tanpa merampas sarana jalan umum.
"Misalnya di Moskow jalur khusus kendaraan umum tidak dibangun portal apalagi dibangun separator yang rawan mencelakakan pengendara lainnya. Kebijakan itu juga dilaksanakan di Kuala Lumpur," katanya. (Gede Moenanto Soekowati)
Sumber: www.wartakota.co.id
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
