“Misalnya saja, menanggapi penerapan upah sangat rendah oleh pihak Malaysia kepada pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia, beda dengan PRT dari negara lain. PRT kita kan hanya diberi sekitar RM200 sampai 300 per bulan atau sekitar Rp550-Rp900ribu,” ungkap politisi muda Partai Golkar ini di Jakarta, Selasa (10/8).
Fayakhun Andriadi berulang kali mengingatkan, cara-cara penghisapan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. “Pemerintah jangan terlambat menangani,” tandas Anggota Fraksi Partai Golkar ini, yang mengaku terus memantau berbagai hal seputar masalah PRT dan TKI umumnya di negeri jiran Malaysia maupun Singapura.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil suara luar negeri, Fayakhun Andriadi juga mengaku tahu persis tentang upaya pihak-pihak tertentu memanfaatkan keluguan para PRT Indonesia. “Saya tahu persis bahwa para TKI PRT tersebut berangakat ke Malaysia dengan pengetahuan minim, tidak menguasai bahasa asing, dan tidak mengerti akan digaji berapa oleh majikan,” ungkapnya.
Bahkan, menurutnya, rata-rata mereka baru punya paspor pertama kali, dan begitu lugu untuk tidak menyadari dampak dari dipegangnya paspor mereka oleh majikan selama masa kontrak (bisa dua hingga tiga tahun).
“Intinya, mereka tidak tahu hak-haknya sebagai pekerja, sehingga sering kali pula mendapat pelecehan, mulai dari pembayaran gaji terlambat, atau kurang pembayarannya, bahkan tak jarang yang tidak dibayar dengan ancaman paspornya akan ditahan terus. Malah di beberapa lokasi ada pelecehan seksual serta mengalami tindak kekerasan. Inilah yang perlu segera ditanggulangi,” ujar Fayakhun Andriadi lagi.(Ant/BEY)
Kominfo
- Langkah Tifatul Sudah Benar
- Singapura Kendalikan Kedaulatan Teknologi Informasi Indonesia
- Golkar Dukung Langkah Kemenkominfo
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Selamatkan Anak dari Bahaya Dunia Maya
- AKSES INFORMASI RAKYAT HARUS DILINDUNGI
- ATURAN SADAP DIMINTA DIUBAH
- Komisi I Dukung Penyadapan yang Sah
- Anggota DPR Dukung RPP Penyadapan
Komisi I DPR
- Indonesia Sama Tinggi Dalam Tatanan Global
- KTT ASEAN dan Foke
- Sesama ASEAN Jangan Saling Isap
- Komisi I DPR: Hindari Sikap Saling Gigit
- ‘Masa TNI Tempur Pakai Pesawat Bekas?’
- Fayakhun Andriadi : Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Wartawan
- Fayakhun Andriadi Terpilih Sebagai Politisi Terfavorit
- Komisi I DPR Tuding Menkeu dan Menhan Langgar UU
- Komisi I DPR: Pemerintah Jangan Lagi Berniat Ngutang Alutsista
- Fayakhun Andriadi, Politikus Beringin Berkonsep Terukur
- Habibie Jadi ‘Presiden’ Lagi Saat Rapat dengan Komisi I DPR
- Langkah Tifatul Sudah Benar
- Mengawal Momentum Kedaulatan Bangsa
- Kerja Sama Alutsista RI-Korsel Kemungkinan Terganggu
- Krisis Korea dan Masa Depan Alutsista Indonesia
- Sikap Indonesia Terhadap Konflik Korea
- Fayakhun: Indonesia Perlu Proaktif Sikapi Krisis Korea
- Fayakhun: Kemenlu dan Kemenhan Patut Dievaluasi
- Anggota DPR: Malaysia Dikte Indonesia Soal Perbatasan
- Presiden Dinilai Kembali Jadikan DPR Tukang Stempel
- Komisi I: Demokrasi RI Berjalan Mundur
- DPR Bukan Tukang Stempel
- Komisi I DPR: Mainkan “High Diplomacy”
- Sikap Lembek SBY Terhadap Malaysia
- Fayakhun Mohon Tifatul Jangan Lagi Keceplos
