Mempertegas Kemandirian Bangsa (1)

“…lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan
daripada menjadi embel-embel bangsa lain.”

(Mohammad Hatta dalam pledoinya di Pengadilan Den Haag (1928)
yang berjudul Indonesië Vrij, Indonesia Merdeka).

Pendahuluan

Momen ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-65 sebagai tonggak sejarah yang menyatukan visi dan misi kebangsaan menuju kemerdekaan, telah berlalu. Secara historis, momen tersebut tentu saja bukan sekedar simbol seremonial. Namun lahir dari sebuah monumen pengorbanan yang tersusun dari tetesan keringat, darah dan air mata. Tidak hanya perjuangan fisik, tapi juga pergolakan intelektual melalui serangkaian diplomasi yang menunjukkan betapa bangsa ini merupakan bangsa besar yang layak atas kemerdekaannya.

Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta menandai babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Alih-alih menganggap kemerdekaan sebagai pemberian penjajah, momentum proklamasi adalah capaian dari sejarah panjang anak bangsa merangkai nasionalisme. Meminjam pemikiran Ernst Renan, nasionalisme adalah kehendak bersama yang berlandaskan nasib yang sama untuk meraih kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajah dan menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa.

Terlepas dari nostalgia sejarah panjang pendirian bangsa ini, kita telah memasuki era baru di mana ruh nasionalisme mewarnai perjalanan bangsa ini. Kebangkitan nasional yang telah menapaki masa lebih dari satu abad, memberi pelajaran tentang bagaimana menata proses pendewasaan diri dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu banyak ujian dan cobaan yang dilalui, namun suatu hal yang pasti, negara ini tetap berdiri dan terus menatap masa depannya.

Meski demikian, sulit dimungkiri, di balik proses yang begitu panjang, tampaknya nasionalisme yang telah mengusung semangat kebangsaan dan merekatkan persatuan dan kesatuan, belum mampu sepenuhnya menegaskan kemerdekaan dan kemandirian, lebih dari sekedar simbol.

Di tengah kemeriahan ulang tahun kemerdekaan, saat itu pula kita menyaksikan fenomena kemiskinan, pengangguran dan kebodohan yang belum terselesaikan. Kebangkitan nasional yang menjadi simbol kebangkitan anak bangsa dalam menegaskan eksistensinya di tengah percaturan global, belum sepenuhnya menuai pemaknaan substansial, tatkala mayoritas anak bangsa masih terbelenggu ketidakpastian sosial, politik dan ekonomi.

Tidak hanya itu, sepuluh tahun lebih sejak amanat reformasi menjanjikan harapan besar bagi terwujudnya kemandirian sosial dan politik seiring runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Partisipasi politik meningkat sejalan dengan penguatan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Publik menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa yang menentukan pilihan politiknya, lepas dari hegemoni kekuasaan. Realitas itu belum cukup membuat bangsa ini menjadi kuat dan mandiri.

Ironisnya, hegemoni justru hanya berubah wajah. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada struktur politik otoritarian, tapi melebarkan sayapnya sekaligus berkamuflase menjadi kepentingan elit. Kepentingan itulah yang menjadi bagian dari hegemoni sosial, politik dan budaya negara-negara lain. (bersambung ke tulisan 2)

ARTIKEL

• KTT ASEAN dan Foke
• Pendidikan yang Membebaskan
• Kurikulum Pendidikan dan Mentalitas Bangsa
• Menjaga Rahasia Lembaga Kepresidenan
• Mengawal Momentum Kedaulatan Bangsa
• Pajak Warteg, Operasi Pemiskinan Rakyat Kecil
• Krisis Korea dan Masa Depan Alutsista Indonesia
• Sikap Indonesia Terhadap Konflik Korea
• Mempertegas Kemandirian Bangsa (2)
• Renungan Hari Jadi Pers:
• PENINGKATAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARATUpaya Mendukung Pembangunan Nasional
• SWASEMBADA ALUTSISTA
• KONSEPSI PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN DALAM PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA
• Meningkatkan Pemanfaatan Produk Industri Strategis Indonesia: Bidang Pertahanan dan Keamanan