“Hingga menjelang akhir tahun 2010 ini, atau lebih dari setahun masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, ketiga institusi tersebut menjadi sorotan publik atas berbagai kasus serta kejadian yang mengancam tatanan hubungan luar negeri maupun kedaulatan bangsa,” kata Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Jumat.
Komisi I DPR RI selama ini bertugas membidangi masalah luar negeri, pertahanan keamanan, intelijen negara, informatika dan telekomunikasi, serta Badan Sandi Negara.
Politisi Muda Partai Golkar itu juga menambahkan, setelah wacana publik disibukkan dengan insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Maritim Malaysia, pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono Belanda, beredarnya video penyiksaan oknum berseragam militer atas warga sipil Papua, kembali kita terhenyak dengan kasus biadab terhadap TKI bernama Sumiati di Arab Saudi.
“Insiden-insiden ini setidaknya mencoreng kapasitas dan profesionalitas matar pertahanan, luar negeri dan intelijen,” tandas Fayakhun Andriadi yang tengah menyelesaikan studi doktor ilmu politiknya di Universitas Indonesia (UI) itu.
Ironisnya, menurut Ketua Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) DPP Partai Golkar tersebut, hingga saat ini tidak ada gebrakan khusus yang signifikan dari ketiga lembaga selaku mitra kerja Komisi I DPR RI itu.
“Yang ada cenderung aksi-aksi retorik yang menghiasi media massa dengan kuatnya nuansa mencari pencitraan bagi para pejabatnya semata,” katanya.
Khusus Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), demikian Fayakhun Andriadi, hingga kini telah berulang kali mempertahankan argumennya tentang kemampuan diplomasi yang terus mereka tingkatkan.
“Namun dalam realitasnya, kita selalu ‘kecolongan’ oleh berbagai tindakan negara lain yang merugikan harkat dan martabat bangsa,” ujarnya.
Di samping itu, menurutnya, kinerja intelijen belum juga terkoordinasi dengan baik.
“Ini dibuktikan dengan berbagai informasi intelijen yang masih carut-marut dan sulit dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait kasus penyiksaan warga Papua oleh oknum berseragam militer di Papua, ia mengatakan, ternyata tidak hanya menjadi wacana nasional, tetapi juga mengundang reaksi pihak luar.
“Malah dengan secara tegas reaksi internasional itu menuduh Pemerintah Indonesia belum serius mengubah watak militeristiknya dan menyelesaikan persoalan separatisme dengan asas demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia,” katanya.
Fayakhun Andriadi berpendapat, semua persoalan itu sangat serius untuk dibenahi, baik di Kemenlu, Kemenhan maupun BIN, dan hendaknya menjadi perhatian serius untuk dibenahi melalui evaluasi ketat.
Sumber: AntaraNews – 19 November, 2010 – 15:43:42 WIB
Pertahanan Keamanan
- Menuju Negara Eksportir Alutsista
- Segera Berantas Gerakan NII
- ‘Masa TNI Tempur Pakai Pesawat Bekas?’
- Komisi I DPR Tuding Menkeu dan Menhan Langgar UU
- Menjaga Rahasia Lembaga Kepresidenan
- Kerja Sama Alutsista RI-Korsel Kemungkinan Terganggu
- Presiden Dinilai Kembali Jadikan DPR Tukang Stempel
- Komisi I: Demokrasi RI Berjalan Mundur
- DPR Bukan Tukang Stempel
- Fayakhun Mohon Tifatul Jangan Lagi Keceplos
- Meningkatkan Pemanfaatan Produk Industri Strategis Indonesia: Bidang Pertahanan dan Keamanan
Komisi I DPR
- Indonesia Sama Tinggi Dalam Tatanan Global
- KTT ASEAN dan Foke
- Sesama ASEAN Jangan Saling Isap
- Komisi I DPR: Hindari Sikap Saling Gigit
- ‘Masa TNI Tempur Pakai Pesawat Bekas?’
- Fayakhun Andriadi : Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Wartawan
- Fayakhun Andriadi Terpilih Sebagai Politisi Terfavorit
- Komisi I DPR Tuding Menkeu dan Menhan Langgar UU
- Komisi I DPR: Pemerintah Jangan Lagi Berniat Ngutang Alutsista
- Fayakhun Andriadi, Politikus Beringin Berkonsep Terukur
- Habibie Jadi ‘Presiden’ Lagi Saat Rapat dengan Komisi I DPR
- Langkah Tifatul Sudah Benar
- Mengawal Momentum Kedaulatan Bangsa
- Kerja Sama Alutsista RI-Korsel Kemungkinan Terganggu
- Krisis Korea dan Masa Depan Alutsista Indonesia
- Sikap Indonesia Terhadap Konflik Korea
- Fayakhun: Indonesia Perlu Proaktif Sikapi Krisis Korea
- Anggota DPR: Malaysia Dikte Indonesia Soal Perbatasan
- Presiden Dinilai Kembali Jadikan DPR Tukang Stempel
- Komisi I: Demokrasi RI Berjalan Mundur
- DPR Bukan Tukang Stempel
- Komisi I DPR: Mainkan “High Diplomacy”
- Sikap Lembek SBY Terhadap Malaysia
- Fayakhun Mohon Tifatul Jangan Lagi Keceplos
