Jakarta – Nama Fayakhun Andriadi masuk menjadi jajaran politikus muda Partai Golkar. Ia resmi menjadi anggota DPR sejak Pemilu 2009 lalu yang terpilih dari daerah pemilihan DKI Jakarta II. Meski baru setahun berada di parlemen, sepak terjangnya telah mewanai DPR. Bagaimana sosoknya?
Pria kelahiran Semarang, 24 Agustus 1972 ini, saat terjun ke politik praktis penuh dengan pertimbangan yang kalkulatif. Dia berpandangan, dengan masuk langsung ke partai politik maka dirinya bisa melakukan berbagai perubahan.
“Perubahan harus dilakukan di dalam sistem. Jadi saat punya jabatan harus melakukan perubahan. Dan di saat tidak punya jabatan teriak-teriak,” ujarnya ditemui di ruang pimpinan Komisi Pertahanan (Komisi I) DPR di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi Pertahanan dengan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) belum lama ini.
Fayakhun terjun ke politik praktis dengan bergabung ke Partai Golkar sejak 1996. Dia juga aktif di struktur Partai Golkar maupun sayap organisasinya. Fayakhun pernah tercatat sebagai Ketua Divisi Sistem Informasi dan Komunikasi PP Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) Partai Golkar (2005-2006).
Ia juga tercatat sebagai Bendahara Umum Ormas MKGR (2010-2015), Wakil Sekjen Ormas MKGR (2005-2010), Sekretaris PP Informasi dan Komunikasi Partai Golkar (2006-2010), Ketua Umum Kelompok Intelektual Muda Partai Golkar (KIMPG) (2008- sekarang), Ketua Cyber Campaign Bappilu 2009 (2008-2010), Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar DPR RI (2009-sekarang), dan lain-lain.
Pilihan Partai Golkar sebagai ‘kendaraan’ Fayakhun dalam berpartai didasari argumentasi yang rasional. Menurut dia, dirinya lebih memilih menjadi buntut ikan hiu daripada menjadi kepala ikan teri. Partai bagi Fayakhun tak ubahnya seperti agama. “Butuh loyalitas,” cetusnya.
Makanya, bagi Fayakhun, dalam hidup cukup satu partai. Berpindah partai politik merupakan pantangan yang harus dihindari dalam berpartai. Dengan memilih Partai Golkar, Fayakhun sadar dinamika dan tempaan cukup besar ditemui di partai berlambang beringin ini. “Memilih partai besar jelas akan besar pula tempaannya,” akunya.
Sebelum terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPR, Fayakhun lebih dikenal malang melintang pada dunia usaha. Ia tercatat sebagai Komisaris Utama PT Toykar (2008), Komisaris PT Bambu Indah Timur (2003-2008), Komisaris PT Mandiri Karya Indah Sejahtera (2000-2008), Direktur PT Krisdeka Asri Laras (1997-2002), dan lain-lain.
Memilih terjun ke politik praktis, menurut bekas Dosen Universitas Semarang ini, merupakan fase dalam hidupnya yang tidak bisa mundur lagi. Baginya, perjuangan di jalur politik merupakan fase dalam rangka memikirkan negara. “Ini perjalanan yang tidak bisa mundur, mesti maju,” katanya.
Latar belakang pendidikan Fayakhun yang berasal dari engineering nyatanya tidak menjadi soal saat dirinya masuk ke politik praktis. Saat menempuh studi S-1, Fayakhun mengambil jurusan elektro di Universitas Diponegoro (lulus 1995), tingkat magister ia tempuh dengan mengambil jurusan komputer di Universitas Indonesia (lulus 2000). Adapun program doktoral, Fayakhun menyimpang dengan mengambil Ilmu Politik di Universitas Indonesia (masih berlangsung).
Baginya, latar belakang pendidikan teknik cukup membantu aktivitas politiknya saat ini. Menurut dia, kerja politik lebih terukur dan terjadwal. “Semuanya performance frame, cost frame. Politisi saat ini tidak ada ukurannnya,” cetusnya.
Dia pun mencontohkan proses pemilu kepala daerah di tempat di Indonesia yang mengabaikan prinsip-prinsip terukur. Ada seorang calon kepala daerah menghabiskan anggaran Rp150 miliar untuk biaya kampanye. “Padahal APBD hanya Rp60 miliar. Dana kampanye tersebut buat biaya infrastuktur akan jauh lebih konkret. Itu contoh berpolitik yang tidak terukur,” bebernya.
Ia mengakui, dalam Pemilu 2009 lalu, biaya politik yang ia keluarkan cukup terukur. Menurut dia, jika dirinya gagal dalam pemilu yang lalu, ia tidak akan jatuh miskin. “Kalau menang, ya memang sudah terukur,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi XI DPR RI ini mengaku, selama kurang lebih setahun ini di Komisi I telah melakukan beberapa hal. Seperti soal alat utama sistem senjata (alutsista), konvergensi digital dan minimum service force. [mdr]
Sumber: InilahDotCom, Selasa 8 Februari 2011
