“Negara-negara kapitalis sekalipun, seperti di Benua Eropa dan Amerika Utara memiliki program jaminan sosial bagi masyarakat miskin,” katanya di Jakarta, Ahad (12/6), menanggapi sangat terkatung-katungnya pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Bahkan, lanjutnya, dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga sangat tertinggal. “Mereka semua sudah maju dalam perlindungan dan pemenuhan jaminan sosial bagi warganya,” ungkapnya.
Ia menunjuk Malaysia yang memiliki lembaga jaminan sosial ‘Employee Provident Fund’ (EPF) dan telah menanggung sebanyak 12,5 juta pekerja. Begitu pula Singapura dengan institusi ‘Central Provident Fund’ (CPF) yang terdiri dari 116 ribu pengusaha dan 1,8 juta pekerja. Lalu, Thailand dengan lembaga jaminan ‘Social Security Office’ (SSO) terdiri dari 391.869 pengusaha dan 9,45 juta pekerja.
“Bahkan Filipina dengan program ‘Social Security Scheme’ (SSS) menanggung peserta sebanyak 8,9 juta tenaga kerja,” ungkapnya.
Sementara, Indonesia di sektor formal saja hanya menjamin keanggotaan sebanyak 8,5 juta buruh peserta aktif. “Padahal, jumlah pekerja (buruh) yang bekerja di sektor formal berjumlah 29 juta. Berarti hanya 30 persen yang hanya terjangkau oleh jaminan asuransi sosial,” tandasnya.
Redaktur: Didi Purwadi
Sumber: Antara, Minggu, 12 Juni 2011 10:42 WIB
