Berkiblat ke Malaysia

Kehadiran Negara di Perbatasan Harus Diperkuat

Senin, 14 Desember 2009 | 06:59 WIB

TARAKAN, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum serius membangun wilayah perbatasan RI-Malaysia seperti terlihat di Kalimantan Timur. Bukti kehadiran negara, baik fisik maupun informasi, amat minim. Akibatnya, orientasi politik, sosial, dan budaya warga perbatasan berkiblat ke Malaysia.

Tujuh anggota Komisi I DPR RI menegaskan hal itu setelah mengunjungi Tawau, Sabah (Malaysia), Nunukan dan Tarakan di Kalimantan Timur (Kaltim), akhir pekan lalu. Mereka adalah Hayono Isman (ketua tim), Ny Soemientarsi Muntoro, Tantowi Yahya, Fayakhun Andriadi, Muchamad Ruslan, Achmad Basarah, dan Achmad Daeng Sere.

Setelah Tawau, Sabah, Malaysia (Kompas, 11/12), rombongan mengunjungi Sebatik, pulau yang secara administratif terbagi atas wilayah RI dan Malaysia. RI menguasai bagian selatan pulau dan membaginya menjadi dua kecamatan dengan jumlah total penduduk 32.272 jiwa. Bagian utara pulau dikuasai Malaysia dan menjadikannya sebagai lahan perkebunan sawit dan tanpa penduduk yang menetap permanen.

Ragam masalah
Sebatik wilayah RI terbagi atas Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik. Dalam pertemuan dengan tim Komisi I, penduduk Sebatik Barat mengeluhkan ketiadaan listrik, kesulitan air bersih, dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Camat Sebatik Barat Junaidi melaporkan, tiang-tiang listrik yang dilengkapi jaringan kabel sudah dibangun sejak tahun 1991. Namun, hingga kini listrik belum nyala.

Warga menyebut tiang dan kabel itu sebagai ”tiang tali jemuran terpanjang di dunia”. Penduduk Kecamatan Sebatik sudah lama dilayani penerangan listrik sekalipun dalam sehari bisa terjadi pemadaman berkali-kali.

Komisi I heran mengapa negara lamban melayani kebutuhan dasar warga perbatasan. Listrik merupakan salah satu bentuk fisik dari kehadiran negara di perbatasan. ”Listrik tidak saja membangkitkan ekonomi kreatif warga, tetapi juga menarik investasi dan salah satu bukti kehadiran negara di sini,” kata Hayono.

Kata Basarah, sudah keterlaluan kalau masalah listrik terbengkalai sampai hampir 10 tahun. ”Kalau setahun dua tahun saja, mungkin masih bisa dimaklumi. Akibatnya, muncul kesan di kalangan warga pemerintah tidak peduli terhadap kebutuhan dasar warga perbatasan,” katanya.

Fasilitas pangkalan udara TNI di Tarakan, sebagai pangkalan terdepan di perbatasan, tertinggal jauh dari pangkalan angkatan udara Malaysia di Tawau, Sabah. Misalnya, landasan pacu Tarakan berukuran 2.250 x 45 m, Nunukan 900 x 23 m. Panjang landasan Tawau 2.670 x 47 dan Kinabalu 3.050 x 45 m. Panjang landasan berkaitan erat dengan kemampuan operasional pesawat patroli atau pesawat tempur.

Kapal-kapal patroli TNI AL, selain kapal perang KRI, di pantai timur Kalimantan juga terbatas. Ada satu kapal patroli mewah di Nunukan, yang ditempatkan sejak dua tahun silam tidak bisa beroperasi karena kesulitan bahan bakar. Kapal berkecepatan 40 knot per jam itu menggunakan bensin, tetapi stok bahan bakar kebanyakan solar.

Kiblat ke Malaysia
Rombongan Komisi I prihatin terhadap berbagai persoalan perbatasan. Basarah melihatnya sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah, pusat dan daerah, membangun perbatasan sebagai etalase bangsa. Akibatnya orientasi politik, sosial, dan budaya warga berkiblat ke Malaysia.

Misalnya, warga lebih sering dan mudah mengakses informasi, publikasi, dan penyiaran di bidang politik, ekonomi, budaya dan perkembangan dunia lain dari media Malaysia. Mereka menghafal lagu-lagu pop Melayu yang dinyanyikan artis Malaysia ketimbang artis Tanah Air.

Tantowi dan Fayakhun menambahkan, jangan salahkan warga jika mereka berkiblat ke ”seberang”. Pemerintah RI harus mengubah cara pandang membangun perbatasan serta terus memperkuat kehadiran negara di perbatasan, baik itu secara fisik (bangunan) maupun penyebaran informasi. (CAL)

Sumber: http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/12/14/06593826/berkiblat.ke.malaysia

BERITA

• Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
• Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
• Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
• Perda Soal Unggas Harus Ditunda
• Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
• Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
• Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
• DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Malaysia “Serbu” Perbatasan

hankam

• Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
• Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
• Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
• Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
• Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
• Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
• PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
• DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
• GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
• Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
• INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
• Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
• DPR: Waktunya Swasembada Alutsista