Komisi I Dukung Penyadapan yang Sah

By Republika Newsroom
Kamis, 03 Desember 2009 pukul 07:38:00

JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar), di Jakarta, Kamis, menyatakan, pihaknya mendukung adanya tatacara 'lawful interception' (penyadapan secara benar menurut hukum).

"Sebab, 'lawful interception' adalah penyadapan yang sah secara hukum. Artinya, secara prosedur, pihak yang berhak menyadap (KPK, Polisi, Intel, BIN, Jaksa) harus men-'declare' secara jelas siapa target, jangka waktu penyadapan, konteks (korupsi, teroris dll), kemudian disetujui hakim khusus, baru bisa dilaksankan dengan supervisi hakim khusus yang ditugaskan itu," ujarnya melalui ANTARA.

Fayakhun Andriadi menjelaskan, supervisi diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran privasi atas seseorang, di luar substansi penyadapan. "Sehingga, hasil penyadapan menjadi sah sebagai barang bukti," tegas politisi muda yang mantan Pimpinan Badan Informatika dan Komunikasi (BIK) DPP Partai Golkar ini.


Memang, diakui Fayakhun Andriadi, ada yang takut, seolah upaya ini untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Tetapi menurut pandangan saya, justru ini merupakan upaya untuk melaksanakan tatacara 'lawful intercepcetion' secara benar," tandasnya.

Ia juga mengingatkan, secara teknis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan 'Lawful Interception National Umbrella System' (LINUS). "Yaitu, setiap provider telekomunikasi di Republik Indonesia harus memberikan 'port'-nya untuk disambung ke LINUS sebagai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi," ujar anggota 

Dewan yang tengah menyelesaikan studi doktor ilmu politik di Universitas Indonesia (UI) ini. Kemudian, lanjutnya, Kominfo memberikan akses kepada institusi terkait yang berhak menyadap, untuk tersambung ke LINUS.

Dengan demikian, menurut Fayakhun Andriadi, Kominfo merupakan pula penjaga kedaultan NKRI di matra Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di wilayah RI. "Ingat, kedaulatan NKRI pada wilayah TII, sama pentingnya dengan kedaulatan NKRI di wilayah darat, laut dan udara. Ini tidak banyak orang yang sadar, bahwa dunia maya hidup berdampingan dengan dunia nyata di abad ke 21 ini," katanya mengingatkan.

Mengenai prinsip dukungannya kepada langkah Kominfo ini, ialah untuk mendukung KPK memberantas korupsi di Indonesia secara efisien dan efektif. "Namun, sebagai lembaga penegak hukum, janganlah memberantas kezaliman (korupsi) dengan melakukan kezaliman yang lain (melanggar privasi secara semena-mena dan tidak terukur," ujarnya.







Sumber: http://www.republika.co.id/berita/93162/Komisi_I_Dukung_Penyadapan_yang_Sah

BERITA

• Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
• Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
• Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
• Perda Soal Unggas Harus Ditunda
• Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
• Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
• Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
• DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Malaysia “Serbu” Perbatasan

Kominfo

• Langkah Tifatul Sudah Benar
• Singapura Kendalikan Kedaulatan Teknologi Informasi Indonesia
• Golkar Dukung Langkah Kemenkominfo
• Fayakhun: Jangan Biarkan Malaysia Terus Mengisap TKI
• Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
• Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
• Selamatkan Anak dari Bahaya Dunia Maya
• AKSES INFORMASI RAKYAT HARUS DILINDUNGI
• ATURAN SADAP DIMINTA DIUBAH
• Anggota DPR Dukung RPP Penyadapan