Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN

Jakarta, RM.

Desakan agar Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengoptimalkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dari produk lokal, terus mengalir. Kali ini, desakan dilontarkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi.

Menurut Fayakhun, sudah saatnya Indonesia berswasembada alutsista. Terlebih, belakangan ini, ancaman terhadap penyerobotan perairan pulau-pulau terdepan, masih kerap terjadi. Teranyar, yang hingga kini masih menjadi polemik adalah perairan ambalat. Bahkan, sempat beberapa kali tentara Diraja Malaysia masuk ke perairan milik Indonesia.

“Sekarang ini, dibanding Malaysia saja, alutsista kita jauh tertinggal. Alutsista Malaysia itu sudah mencapai minimum essential force. Sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan kita dengan memanfaatkan kekayaan bumi Indonesia,” katanya kepada di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.


Dia menjelaskan, ada tiga klasifikasi alutsista yang harus dimiliki TNI. Pertama, senjata yang diawaki. Kategori ini misalnya, pesawat tempur, tank, panser dan lain sebagainya. Kedua, peralatan yang melekat pada awak, seperti senjata, martir dan lain-lain. Dan ketiga, senjata tanpa awak, seperti peluru kendali.

“Dari beberapa persenjataan itu, BUMN kita sudah mampu memproduksinya. Misalnya saja peluru, Anowa, kapal perang yang baru saja diresmikan, itu kan made in Indonesia, BUMN kita,” katanya.

Ditanya berapa anggaran yang harus disediakan agar Indonesia mencapai minimum essential force, Fayakhun mengatakan, “Sekitar Rp 127 triliun. Namun, untuk badan yang diawaki, diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.”

Namun, politisi muda ini buru-buru menjelaskan, pemenuhan alutsista yang dibutuhkan itu tidak melulu pakai duit. “Kalau ada political will, sebenarnya tinggal tukar tukaran kertas saja. Besi bisa dipesan dari Krakatau Steel, misiu bisa dari Dahana, cetakan dan produksi bisa di Pindad. Tinggal bayar honor para pekerjanya saja. Ini kan bisa dilakukan sebenarnya,” ujarnya.

Kendati begitu, Fayakhun tidak mempersoalkan keinginan Departemen Pertahanan (Dephan) untuk meminta anggaran untuk pemenuhan alutsista. Yang penting, kata dia, Dephan memiliki perencanaan yang matang dan blue print tentang persenjataan 25 tahun ke depan. Sekarang ini, sambung dia, perencanaan Dephan masih parsial, tambal sulam dan tidak utuh.

“Bayangkan saja, dari 5000 peluru yang dibutuhkan setiap tahun, yang dipesan ke Pindad cuma 200. Ini kan tidak ekonomis. Padahal, minimal produksi Pindad itu 1000 peluru. Karena cuma 200 yang dipesan, ongkosnya jadi mahal, tidak ekonomis. Makanya diperlukan blue print yang matang,” bebernya.

Dia menegaskan, Komisi I DPR akan mendukung permintaan tambahan anggaran Dephan jika benar-benar memiliki blue print yang jelas alutsista selama 25 tahun ke depan. “Kami di Komisi I tidak ada masalah dengan anggaran. Kalau perencanaanya jelas, tidak tambal sulam, kami dukung benar,” tandasnya.

Dia juga mengomentari keinginan Menhan Purnomo soal spesialisasi Keppres 80 tahun 2004. Dia bilang, pada alutsista yang bersifat spesifik, Dephan berhak melakukan penunjukan langsung. “Tapi tidak boleh, dalam penunjukannya ditunjuk lagi perusahaan lain, atau agen di luar negeri. Langsung saja beli dari asalnya. Kalau pakai agen lagi, terlebih dari luar negeri, ujung-ujungnya mahal juga harganya,” katanya. ONI

Sumber: Koran Rakyat Merdeka, Rabu 02 Desember 2009, hal. 8