Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN

Jakarta, RM.

Desakan agar Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengoptimalkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dari produk lokal, terus mengalir. Kali ini, desakan dilontarkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi.

Menurut Fayakhun, sudah saatnya Indonesia berswasembada alutsista. Terlebih, belakangan ini, ancaman terhadap penyerobotan perairan pulau-pulau terdepan, masih kerap terjadi. Teranyar, yang hingga kini masih menjadi polemik adalah perairan ambalat. Bahkan, sempat beberapa kali tentara Diraja Malaysia masuk ke perairan milik Indonesia.

“Sekarang ini, dibanding Malaysia saja, alutsista kita jauh tertinggal. Alutsista Malaysia itu sudah mencapai minimum essential force. Sudah saatnya kita mengejar ketertinggalan kita dengan memanfaatkan kekayaan bumi Indonesia,” katanya kepada di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.


Dia menjelaskan, ada tiga klasifikasi alutsista yang harus dimiliki TNI. Pertama, senjata yang diawaki. Kategori ini misalnya, pesawat tempur, tank, panser dan lain sebagainya. Kedua, peralatan yang melekat pada awak, seperti senjata, martir dan lain-lain. Dan ketiga, senjata tanpa awak, seperti peluru kendali.

“Dari beberapa persenjataan itu, BUMN kita sudah mampu memproduksinya. Misalnya saja peluru, Anowa, kapal perang yang baru saja diresmikan, itu kan made in Indonesia, BUMN kita,” katanya.

Ditanya berapa anggaran yang harus disediakan agar Indonesia mencapai minimum essential force, Fayakhun mengatakan, “Sekitar Rp 127 triliun. Namun, untuk badan yang diawaki, diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.”

Namun, politisi muda ini buru-buru menjelaskan, pemenuhan alutsista yang dibutuhkan itu tidak melulu pakai duit. “Kalau ada political will, sebenarnya tinggal tukar tukaran kertas saja. Besi bisa dipesan dari Krakatau Steel, misiu bisa dari Dahana, cetakan dan produksi bisa di Pindad. Tinggal bayar honor para pekerjanya saja. Ini kan bisa dilakukan sebenarnya,” ujarnya.

Kendati begitu, Fayakhun tidak mempersoalkan keinginan Departemen Pertahanan (Dephan) untuk meminta anggaran untuk pemenuhan alutsista. Yang penting, kata dia, Dephan memiliki perencanaan yang matang dan blue print tentang persenjataan 25 tahun ke depan. Sekarang ini, sambung dia, perencanaan Dephan masih parsial, tambal sulam dan tidak utuh.

“Bayangkan saja, dari 5000 peluru yang dibutuhkan setiap tahun, yang dipesan ke Pindad cuma 200. Ini kan tidak ekonomis. Padahal, minimal produksi Pindad itu 1000 peluru. Karena cuma 200 yang dipesan, ongkosnya jadi mahal, tidak ekonomis. Makanya diperlukan blue print yang matang,” bebernya.

Dia menegaskan, Komisi I DPR akan mendukung permintaan tambahan anggaran Dephan jika benar-benar memiliki blue print yang jelas alutsista selama 25 tahun ke depan. “Kami di Komisi I tidak ada masalah dengan anggaran. Kalau perencanaanya jelas, tidak tambal sulam, kami dukung benar,” tandasnya.

Dia juga mengomentari keinginan Menhan Purnomo soal spesialisasi Keppres 80 tahun 2004. Dia bilang, pada alutsista yang bersifat spesifik, Dephan berhak melakukan penunjukan langsung. “Tapi tidak boleh, dalam penunjukannya ditunjuk lagi perusahaan lain, atau agen di luar negeri. Langsung saja beli dari asalnya. Kalau pakai agen lagi, terlebih dari luar negeri, ujung-ujungnya mahal juga harganya,” katanya. ONI

Sumber: Koran Rakyat Merdeka, Rabu 02 Desember 2009, hal. 8

BERITA

• Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
• Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
• Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
• Perda Soal Unggas Harus Ditunda
• Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
• Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
• Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
• DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Malaysia “Serbu” Perbatasan

hankam

• Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
• Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
• Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
• Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
• Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
• Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
• PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
• DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
• GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
• Berkiblat ke Malaysia
• INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
• Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
• DPR: Waktunya Swasembada Alutsista