Minggu, 17 Januari 2010 - 14:32 wib
TB Ardi Januar - Okezone
JAKARTA - Paradigma pemerintah mengenai perbatasan Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) diminta diubah. Menjaga perbatasan jangan dilihat jangka pendek dengan menganggap tidak menguntungkan secara ekonomi, tapi juga manfaat jangka panjangnya.Demikian dikatakan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi. Menurut dia, menjaga kedaulatan merupakan investasi jangka panjang, yang kalau dihitung sungguh sangat menguntungkan.
Setidaknya, kata anggota DPR dari Fraksi Golkar ini, ada dua keuntungan yang didapat dengan menjaga kedaulatan negara. Yakni, memberikan perlindungan kepada warga negara dan melindungi kekayaan alam Indonesia sepanjang zaman.
"Ingat, kekayaan alam kita dari laut yang dicuri itu sekira Rp40 triliun per tahun. Padahal untuk membangun dan melengkapi perbatasan dengan memadai tidak sampai Rp40 triliun," bebernya dalam rilis yang diterima okezone, Minggu (17/1/2010).
Diketahui, pada 3 Januari lalu, 130 pasukan TNI dikirim ke daerah perbatasan di Ambalat. Selain itu, saat ini ada 12 perbatasan yang rawan terjadi konflik.
Untuk itu, Fayakhun meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan menjaga kedaulatan NKRI. Selain belanja persenjataan, kapal, helikopter atau pesawat pengintai sebagai bentuk kehadiran negara di perbatasan, juga harus ada anggaran yang dialokasikan untuk belanja teknologi.
“Pasukan harus ada, tapi early warning system-nya mana? Hari gini, teknologi kita nggak punya. Saya kira Departemen Pertahanan perlu mengalokasikan anggarannya untuk belanja teknologi," ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu early warning system yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan perbatasan adalah radar untuk mengawasi udara dan sensor untuk pengawasan di darat dan laut.
Di era modern sekarang ini, kata dia, sudah bukan jamannya kehilangan sejengkal perbatasan, karena semuanya sudah bisa dikontrol dengan teknologi. Untuk daerah perbatasan yang rawan dan telah memiliki titik ordinat, selain dipasang sensor atau radar, perlu juga dipasang kamera.
"Batas wilayah yang titik ordinatnya sudah ditetapkan, itu dipasangi sensor. Kalau di laut, bisa sensor apung atau diletakkan di suar milik kita yang sudah ada. Kalau di darat dibuatkan tugu biar aman dari pencurian," tandasnya.
(teb)
Sumber: http://news.okezone.com/index.php/read/2010/01/17/339/294858/anggota-dpr-usul-pemerintah-ubah-paradigma-nkri
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
Politik
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
