Laporan: Persda Network
Minggu, 17 Januari 2010 | 11:35 WITA
JAKARTA, TRIBUN - Salah seorang anggota Komisi I DPR--membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri-- Fayakhun Andriadi (Fraksi Golkar), menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah paradigmanya dalam menjaga kedaulatan NKRI, terutama di wilayah perbatasan. Menurutnya, dari sisi ekonomi jangka panjang, menjaga perbatasan bisa menguntungkan.
"Menjaga kedaulatan itu,bagi saya sebuah investasi jangka panjang, sangat menguntungkan. Selain menjaga kedaulatan negara, tentunya dapat melindungi kekayaan alam Indonesia," katanya kepada para wartawan, Sabtu (16/1) kemarin.
"Kekayaan alam kita dari laut itu yang dicuri sekitar Rp40 triliun per tahun. Kalau saja kita punya anggaran Rp40 triliun kemudian dialokasikam untuk membangun dan melengkapi perbatasan memadai untuk satu tahun saja, pasti sudah BEP (break event point). Apalagi, melindungi perbatasan itu sebenarnya nggak sampai Rp 40 triliun," katanya lagi.
Pada 3 Januari lalu, Fayakhun menjelaskan, sebanyak 130 pasukan TNI dikirim ke daerah perbatasan di Ambalat. Selain Ambalat, katanya lagi, ada 12 perbatasan lainnya yang rawan terjadi konflik. Atas dasar ini, pemerintah dianggapnya perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, menjaga kedaulatan NKRI.
Belanja persenjataan, kapal, helikopter atau pesawat pengintai, termasuk, imbuhnya lagi, alokasi anggaran untuk belanja tekhnologi.
"Teknologi pertahanan kita kurang memadai sekarang ini sehingga Departemen Pertahanan (Dephan)perlu mengalokasikan anggarannya untuk belanja teknologi pertahanan kita," kata Fayakhun..
"Early warning system yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan perbatasan adalah radar untuk mengawasi udara dan sensor untuk pengawasan di darat dan laut. Dengan alat itu, bisa efisien, pasukan berjaga di pos-pos, begitu ada kiriman sinyal dari sensor atau radar, langsung siaga, pasukan langsung berangkat, ngecek," katanya lagi.
Bangsa Indonesia, ujar Fayakhun lagi, sudah tidak boleh memiliki sejarah baru lagi, kehilangan wilayah kedaulatannya . Untuk itu, menjaga perbatasan dengan tekhnologi yang canggih, di era moderen ini sangatlah diperlukan.
"Batas wilayah yang titik ordinatnya sudah ditetapkan, itu dipasangi sensor. Sementara di laut bisa dengan sensor apung atau diletakkan di suar yang sudah kita miliki. Sementara di darat dibuatkan tugu biar aman dari pencurian," Fayakhun menambahkan.
Sumber: http://www.tribun-timur.com//read/artikel/70584
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
