Jakarta, 13/1 (Antara/FINROLL News) - Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar) menyatakan, pemberdayaan wilayah terdepan (perbatasan) masih menjadi prioritas komisinya dalam masa kerja 2010. "Sewaktu-waktu akan turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, yaitu melaksanakan amanat konstitusi secara konsekuen," tegasnya melalui ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan itu, merespons masih sangat memprihatinkannya berbagai fasilitas serta tingkat kehidupan warga maupun aparat penjaga tapal batas NKRI di berbagai wilayah. "Adalah tidak benar dan tidak bisa dibenarkan, Pemerintah telah lalai dalam menjalankan amanat konstitusinya yaitu melindungi segenap warga dan kedaulatan wilayah RI. Lihat saja, di mana-mana di wilayah perbatasan terdepan Nusantara, hingga saat ini masih hidup begitu memprihatinkan, sangat jauh berbeda dengan kondisi warga di negeri tetangga yang sama-sama masyarakat perbatasan," ungkapnya.
Hal-hal Krusial Fayakhun Andriadi lalu menunjuk sejumlah hal krusial sebagaimana hasil kunjungan kerja (Kunker) di beberapa wilayah tapal batas, terutama di Kalimantan baru-baru ini. "Hal-hal krusial dimaksud, di antaranya peran dan kehadiran `negara` harus lebih dirasakan oleh warga, dalam bentuk tersedianya listrik, jalan, air bersih, sekolah dan sarana pelayanan kesehatan. Situasinya sekarang sekali lagi saya nyatakan, benar-benar memprihatinkan," ujarnya lagi. Ia salut kepada PT Telkom yang mulai bisa menghadirkan fasilitas telekomunikasi di wilayah terdepan RI, seperti di wilayah tapal batas Kalimantan Timur-Sabah (Malaysia).
Tetapi, Fayakhun Andiradi dkk merasa miris, ketika ada ungkapan polos dari beberapa petugas perbatasan mengenai penggunaan alat telekomunikasinya. "Hasil Kunker Komisi I DPR RI pada bulan Desember 2009 lalu menyimpulkan, hanya 30 persen dari pos-pos penjagaan TNI Angkatan Laut di perbatasan laut dan pos-pos penjagaan TNI Angkatan Darat di perbatasan darat yang memiliki peralatan cukup lengkap," ungkapnya.
Di sana, menurutnya, memang sudah ada teropong dan senjata laras panjang, namun tidak ada alat komunikasi standar seperti HF/VHF. "Sewaktu saya tanya, lalu bagaimana kalau mau melapor" Dijawab: siap! pakai hape!. Kemudian saya tanya lagi, hape khusus tugas atau pribadi" Dijawabnya: siap! pribadi! Hal ini tentu membuat kami miris. Adalah tidak benar dan tidak bisa dibenarkan, Pemerintah telah lalai dalam menjalankan amanat konstitusinya, yaitu melindungi segenap warga dan kedaulatan wilayah RI," tandas Fayakhun Andriadi lagi. (M036/
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
