Jakarta, 13/1 - Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo (Fraksi PDI Perjuangan), mengingatkan Menteri Pertahanan agar harus semakin fokus melakukan revitalisasi industri strategis pertahanan nasional.
"Kita bisa `kok tidak tergantung atau didominasi asing dalam pembangunan industri strategis pertahanan nasional," tandasnya kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan itu, merespons berbagai desakan, agar Indonesia tidak selalu cari gampang membeli atau mengimpor barang-barang bagi kepentingan alat utama sistem persenjtaaan (Alutsista) yang hanya menguntungkan pihak pemasok beserta jaringannya, lalu sebaliknya mematikan industri strategis pertahanan domestik.
Karena itu, Tjahjo Kumolo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini meminta pihak Departemen Pertahanan (Dephan), apalagi kini telah diperkuat oleh hadirnya seorang Wakil Menteri berlatar militer, bisa membuat `blue print` pertahanan lebih baik lagi, guna membangun sistem pertahanan nasional strategis.
Secara terpisah, pengamat politik pertahanan dan internasional, Dr Yusron Ihza, LLM, mengatakan, industri pertahanan sesungguhnya bisa menjadi lokomotif perekonomin, atau `profit centre`, tidak sekedar `cost centre` sebagaimana dimainkan selama ini oleh Indonesia.
"Banyak contoh kasus, tidak saja di Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara Eropa, tapi India serta Brazil kini mulai mampu menampilkan citra industri pertahanan yang efisien sekaligus lokomotif perekonomian negaranya," ujarnya.
"Banyak contoh kasus, tidak saja di Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara Eropa, tapi India serta Brazil kini mulai mampu menampilkan citra industri pertahanan yang efisien sekaligus lokomotif perekonomian negaranya," ujarnya.
Dewan Harus `Ngotot
Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi mengungkapkan, kemampuan industri Alutsista domestik sebenarnya sudah memadai untuk memproduksi berbagai jenis peralatan senjata laras pendek, laras panjang, rompi dan helm anti peluru, bahkan panser-panser serta kapal-kapal patroli.
"Itu harus diberdayakan dan didukung secara politik oleh Pemerintah dengan mendorong perbankan nasional memberikan fasilitas khusus. Cara ini lebih murah ketimbang harus terus mengimpor. Kecuali Alutsista yang memang sama sekali belum bisa diproduksi di sini," katanya.
Yusron Ihza yang juga mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan (2004-2009) sendiri yakin seyakin-yakinnya, Indonesia memiliki stok SDM maupun SDA serta kemampuan mengelola finansial tinggi untuk menggerakkan industri pertahanan.
"Tinggal sekarang, bagaimana kemauan itu diimplementasikan di rana nyata, tidak hanya `lipservices` dan akibatnya, ialah, semakin banyak Alutsista yang rontok jadi besi tua, termasuk berbagai kecelakaan pesawat maupun kapal milik TNI yang terjadi beruntun, yang memakan banyak korban jiwa serta prajurit berkualitas tinggi," ungkapnya.
Yusron Ihza pun mengharapkan, agar pihak Dewan terus `ngotot mendorong percepatan pembangunan pertahanan nasional berdasarkan `blue print` yang jelas, tidak hanya berdasarkan kemauan para pemasok beserta jaringan `neolib`-nya.
Yusron Ihza yang juga mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan (2004-2009) sendiri yakin seyakin-yakinnya, Indonesia memiliki stok SDM maupun SDA serta kemampuan mengelola finansial tinggi untuk menggerakkan industri pertahanan.
"Tinggal sekarang, bagaimana kemauan itu diimplementasikan di rana nyata, tidak hanya `lipservices` dan akibatnya, ialah, semakin banyak Alutsista yang rontok jadi besi tua, termasuk berbagai kecelakaan pesawat maupun kapal milik TNI yang terjadi beruntun, yang memakan banyak korban jiwa serta prajurit berkualitas tinggi," ungkapnya.
Yusron Ihza pun mengharapkan, agar pihak Dewan terus `ngotot mendorong percepatan pembangunan pertahanan nasional berdasarkan `blue print` yang jelas, tidak hanya berdasarkan kemauan para pemasok beserta jaringan `neolib`-nya.
ANTARAnews 13-01-2010 09:15:48
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
hankam
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
