Minggu, 17/01/2010 09:40 WIB
M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Pemerintah harus mengubah paradigma dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan. Persoalan perbatasan tidak melulu dilihat jangka pendek atau tidak menguntungkan secara ekonomi. Tapi juga harus dilihat jangka panjang dan nilai investasi ke depannya.
"Menjaga kedaulatan merupakan investasi jangka panjang, yang kalau dihitung sungguh sangat menguntungkan secara ekonomi," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar DPR, Fayakhun Andriadi, yang dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (16/01/2009) malam.
Menurut Fayakhun, setidaknya ada dua keuntungan yang didapat dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di perbatasan. Pertama, memberikan perlindungan kepada warga negara. Kedua, melindungi kekayaan alam Indonesia sepanjang zaman.
"Ingat kekayaan alam kita dari laut yang dicuri itu sekitar Rp 40 triliun pertahun. Padahal, kalau betul kita punya anggaran Rp 40 triliun, dialokasikam untuk membangun dan melengkapi perbatasan dengan memadai, satu tahun saja sudah BEP (break event point). Karena melindungi perbatasan itu tidak sampai Rp 40 triliun," jelasnya.
Oleh karena itu, Fayakhun meminta, agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan menjaga kedaulatan NKRI. Selain digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista), juga harus ada anggaran yang dialokasikan untuk belanja teknologi.
"Setuju pasukan harus ada, tapi early warning system-nya mana? Hari gini, teknologi kita tidak punya. Saya kira, Departemen Pertahanan perlu mengalokasikan anggarannya untuk belanja teknologi," ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu early warning system yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan perbatasan adalah radar untuk mengawasi udara dan sensor untuk pengawasan di darat dan laut. Di era modern sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kehilangan sejengkal perbatasan, karena semuanya sudah bisa dikontrol dengan teknologi.
Untuk daerah perbatasan yang rawan dan telah memiliki titik ordinat, selain dipasang sensor atau radar, perlu juga dipasang kamera. Dalam prakteknya, sensor akan mengirimkan sinyal berdasarkan waktu yang ditentukan, misalnya setiap 5 menit sekali. Sinyal itu semua dipantau oleh sistem perbatasan.
"Batas wilayah yang titik ordinatnya sudah ditetapkan, itu dipasangi sensor. Kalau di laut, bisa sensor apung atau diletakkan di suar milik kita yang sudah ada. Kalau di darat dibuatkan tugu biar aman dari pencurian," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada tanggal 3 Januari 2010 lalu, TNI telah mengirikan sekitar 130 personelnya ke wilayah perbatasan di Ambalat, Kalimantan Timur. Sementara saat ini diketahui ada 12 titik di perbatasan yang dianggap rawan terjadinya konflik.
(zal/rdf)
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
