Kamis, 31 Desember 2009 12:30 WIB
"Karena industri pertahanan adalah industri yang sarat dengan value added, yaitu bernilai jual mahal, berteknologi tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja serta bisa menggerakkan banyak sektor ril," katanya di
Ia mengatakan itu, sebagai pandangan akhir tahun sekaligus mengomentari pendapat pengamat politik pertahanan, Dr Yusron Ihza, LLM (mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI) tentang industri pertahanan bisa jadi lokomotif untuk menarik gerbong perekonomian nasional. "Itu betul. Saya setuju ini. Sebab, industri pertahanan bisa menggerakkan banyak sektor ril, seperti industri baja, industri peledak dan industri elektronika yang kesemuanya menampung banyak tenaga kerja serta sebagian besar sumber bahan bakunya tersedia di republik ini," kata Fayakhun.
Karena itu, dia mengingatkan Departemen Keuangan agar tidak melihat industri pertahanan hanya dari sisi untung-rugi jangka pendek. Industri ini, menurut Fayakhun Andriadi yang kini tengah menyelesaikan program doktor ilmu politik di Universitas Indonesia (UI), sangat menguntungkan dalam jangka panjang. "Sekaligus mengamankan kekayaan alam, mengamankan kepentingan nasional dan melindungi warga negara, berdasarkan amanat konstitusi," katanya.
Ia menyontohkan, Rusia yang pada tahun 1992-2000, pascaruntuhnya Uni Soviet, mengalami kesulitan ekonomi besar-besaran. "Tetapi, karena mereka menguasai industri ini (pertahanan), mereka kemudian bisa mengekspor alat tempurnya, seperti pesawat, kapal selam, tank dan lain-lain dengan harga tinggi sebagai 'income' negara. Rusia kini tetap berwibawa sebagai negara besar, tak bisa diutak-atik begitu saja oleh negara manapun," kata Fayakhun. (Ant/OL-06)
http://www.mediaindonesia.com/index.php/read/2009/12/31/114516/17/1/Perbankan_Harus_Didesak_Dukung_Industri_Pertahanan
BERITA
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
hankam
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
