Jakarta – Komisi I meminta pemerintah mengatasi intervensi media asing di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah harus bersikap karena dianggap sudah mengancam kedaulatan negara.
“Saya minta pemerintah dengan keras bertindak. Kirimkam tim ke perbatasan Kalimantan-Malaysia, pindai semua sinyal frekuensi liar (tak terdaftar pada Kemenkominfo),” kata anggota Komisi I, Fayahun Andriadi, yang dikutip Antara.
Pernyataan ini disampaikan terkait dengan informasi dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim), Maturidi, yang mengungkapkan bahwa banyaknya tayangan media cetak dari luar negeri yang masuk ke wilayah perbatasan RI di Wilayah Kaltim bagian utara.
Laporan ketua PWI Kaltim itu menyebutkan, masyarakat perbatasan masih rentan terhadap provokasi. Di Tarakan dan sekitarnya, telah masuk tayangan empat jaringan televisi, plus radio FM, dan juga media online asing.
Fayakhun Andriadi yang juga anggota Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, upaya menghambat masuknya tayangan jaringan media elektronik asing itu bisa dilakukan cepat dengan menggunakan teknologi informatika tertentu.
“Yang penting, cari lokasi asal siaran sinyal liar tersebut dengan alat direction finder, kemudian intercept seluruh sinyal liar yang ada,” ujarnya.
Dalam kaitan itu pula, Fayakhun mengusulkan segera membeli instrumen jammer yang bisa melakukan intercept dan men-jam sinyal pada frekuensi radio tidak terdaftar.
“Jadi, seluruh empat TV asing dan beberapa radio FM-nya bisa ‘dibungkam’ di atas kedaulatan NKRI. Kita harus tegakkan kedaulatan NKRI pada gelombang udara di atas Tanah Air Republik Indonesia.”
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Tjahyo Kumolo, menyampaikan hal sama. Menurutnya, pemerintah harus segera mengatasi intervensi media asing itu. Pemerintah diminta melakukan gerakan khusus yang melibatkan berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah.
Provinsi Kaltim dengan posisi PABD yang besar seharusnya bisa mengalokasikan anggarannya untuk ikut menjaga wilayah kedaulatan RI di wilayah perbatasannya dengan Malaysia. Misalnya, membantu pemasangan antena pemancar televisi ataupun radio serta pemasyarakatan bendera merah putih, Pancasila, dan gambar-gambar pahlawan nasional serta lagu kebangsaan Indonesia Raya ataupun lagu-lagu perjuangan lainnya sebagai kurikulum wajib di sekolah-sekolah perbatasan. (Antara, ed: dewo)
Sumber: Republika, Sabtu 20 Februari 2010, hal. 3
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
