Jumat, 19/02/2010 17:51 WIB
M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Siaran sejumlah televisi dan radio asal Malaysia bebas tayang di wilayah NKRI tanpa adanya kesepakatan awal dua negara. Kementerian Komunikasi dan Informasi harus mewaspadainya sebagai bentuk pelanggaran dan ancaman bagi kedaulatan negara.
"Memang terkesan sepele, tapi coba direnungkan, bertahun-tahun WNI di daerah terdepan terpapar siaran negara asing. Apa tidak apa lama-kelamaan akan terkooptasi? Ingat, seeing and hearing is beliefing, apa yang dilihat
dan didengar dalam waktu lama itu akan jadi pengetahuannya," kata Fayakhun Andriadi, anggota Komisi I DPR, di Jakarta, Jum'at (19/2/2010).
Politisi dari Partai Golkar ini mengingatkan siaran luar negeri dapat saja memantik semangat disintegerasi. Paling tidak membuka jalan terhadap upaya infiltrasi pihak asing melalui wilayah perbatasan.
Terlebih mayoritas wilayah perbatasan Indonesia kondisi ekonominya jauh tertinggal dibanding tetangganya. Pembangunan sarana dan prasana yang menunjang kesejahteraan rakyat pun terhitung sangat minim.
"Sudah pemerintah nggak memperhatikan, ditambah lagi setiap hari warga dicekoki siaran tetangga, mana tahan...," sambung dia.
Untuk mencegah rasa tidak puas berkembang menjadi benih disitegerasi, maka pemerintah harus mengambil langkah pencegahan. Di dalam konteks ini peran Kemenkominfo paling tidak adalah melakukan pemantauan setiap saat terhadap materi siaran asing terumata yang bersifat provokatif.
"Harus action terhadap siaran-siaran yang provokatif. Kalau perlu semuanya saja karena sudah nyelonong masuk ke kedaulatan RI harus dilakukan jamming. Rusak semua siaran asing," usul Fayakhun.
Bila langkah tegas tersebut pemerintah lakukan, sudah pasti akan mendapat reaksi keras baik dari dalam negeri dan terutama luar negeri. Namun demi mempertahankan kedaulatan dan keamanan WNI di daerah perbatasan, pemerintah harus berani mengambil risiko.
"Dalam melakukan aksinya, Menkominfo harus konsultasi ke DPR. Nanti urusan diplomasi, kita serahkan Kementerian Luar Negeri," pungkas Fayakhun.
(zal/lh)
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
