Jakarta, RM.
Kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Menteri Purnomo Yusgiantoro dikritik mitra kerjanya di DPR. Pasalnya, hingga kini master plan Kemhan belum juga kelar dan belum disampaikan ke Komisi I DPR.
“Gimana kinerjanya mau baik, kalau master plannya saja tidak ada,” kata anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Akibat dari tidak adanya blue print, kata politisi muda Partai Golkar ini, kinerja Kemhan menjadi tidak terencana dan tidak memiliki skala prioritas. Padahal, dalam masa persidangan pertama DPR, blue print pertahanan dimasukkan dalam program 100 hari dan akan disampaikan kepada Komisi I DPR.
“Ini 100 harinya sudah lewat, master plannya belum juga jadi. Saya belum terima, padahal janjinya Desember tahun lalu sudah harus diserahkan ke Komisi I,” ungkapnya.
Selain soal master plan, Fayakhun juga menyingung sikap Kemhan yang tebang pilih dalam memberikan informasi kepada anggota Komisi Informasi, Pertahanan dan Luar Negeri DPR. Kerap kali, kata dia, Kemhan hanya memberikan informasi kepada segelintir orang di dewan.
“Masa’ kita baru tahu tentang rencana Kemhan dari media massa. Tahu-tahu mau beli Tukano. Ketika ditanya, Kemhan mengaku sudah menyampaikan informasinya kepada Komisi I. Tapi saya tanya yang lain, juga nggak ada yang tahu. Ini tidak baik,” dia mengingatkan.
Fayakhun melihat paradigma Kemhan masih gaya lama dan belum berubah. Padahal, anggota dewan sekarang ini sudah berubah, menjadi suara terbanyak dan bukan ditentukan partai politik. Gaya-gaya Kemhan masih seperti gaya Orde Baru, dengan memberikan informasi pada pihak-pihak tertentu saja.
“Mungkin informasinya hanya sampai pada pimpinan komisinya, atau Banggarnya saja. Mereka (Kemhan) mengira, kalau pimpinan komisi atau Banggarnya sudah dikasih tahu, yang lain pasti nurut,” ucapnya.
Padahal, kata dia, semua keputusan akhir di Komisi I ada pada seluruh anggotanya. Seluruh anggota Komisi I DPR sudah bersepakat, bahwa keputusan akhir dari kebijakan komisi terhadap mitra kerjanya harus diputuskan bersama-sama anggota, bukan hanya oleh pimpinan komisi atau Banggar saja.
“Jadi sebaiknya, semua informasi, anggota Komisi I dikasih tahu semua. Jangan tebang pilih,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) Salim Mengga mengungkapkan, saat ini blue print Kementerian Pertahanan masih direvisi dan belum selesai. Karena itu, anggota Fraksi Partai Demokrat ini meminta Kemhan segera menyelesaikan revisi tersebut agar strategi pertahanan yang visioner, jelas, terukur dan komprehensif segera bisa diwujudkan.
“Cetak biru itu memang sudah diserahkan kepada Komisi I. Namun, ada bagian dikembalikan karena harus direvisi. Kami ingin lima tahun ke depan, anggarannya jelas,” kata Mirwan kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Sehingga, lanjut dia, pembangunan pertahanan tidak terkesan tambal sulam dan bongkar-pasang kebijakan. Dia menyarankan, anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebaiknya menggunakan anggaran jangka pendek (lima tahun). Dia juga meminta penambahan anggaran untuk belanja Kementerian Pertahanan ini.
“Saat ini anggaran pertahanan baru 30 persen dari anggaran minimal. Sekarang ini anggarannya baru Rp 43,9 triliun, padahal seharusnya anggaran minimal pertahanan kita itu Rp 120 triliun,” tandasnya. ONI
Sumber: Rakyat Merdeka, Sabtu 13 Februari 2010, hal. 8
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
