Sukses 100 Hari Disangsikan

JAKARTA - Partai non-koalisi meragukan klaim keberhasilan program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Pernyataan keberhasilan itu dianggap hanya klaim sepihak.Anggota Fraksi PDIP DPR, Ganjar Pranowo, mengatakan, paparan pencapaian KIB II perlu dipertanyakan. "Apa benar itu dimulai dari kabinet jilid dua atau merupakan finalisasi program kerja yang dicanangkan sejak pemerintahan SBY dimulai lima tahun silam," kata Ganjar, Kamis (4/2).

Ketika SBY mengatakan berhasil menyediakan program air minum bagi 1.400 desa, Ganjar justru menam-piknya sebagai pencapaian program kerja 100 hari. Menurut dia, pemerintah dan DPR sudah sedari lama membahas soal program tersebut.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani, yang juga mengatakan bahwa pengakuan keberhasilan 90 persen program kerja SBY hanya klaim sepihak.

Di bidang hukum, ia melihat masih banyak persoalan yang tidak terselesaikan. Sedangkan, di bidang kesejahteraan rakyat, tingkat kehidupan masyarakat tidak membaik. Semasa program 100 hari justru harga bahan pokok, seperti harga beras, gula, telur, hingga gas, membumbung tinggi.Politikus Hanura, Akbar Faisal, juga menyangsikannya. Dikatakannya, ia belum pernah mendengar program kerja para menteri diumumkan ke publik sebelumnya.Parameter keberhasilan yang dikatakan SBY, yakni 90 persen, pun tidak jelas. "Yang saya lebih heran, sebagai orang yang menyukai pencitraan, mengapa dia tidak langsung sebut saja berhasil 100 persen."

Pertahanan
Anggota dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun An-driadi, juga mempertanyakan sekaligus menyesalkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang dinilainya belum menyelesaikan masterplan pertahanan Indonesia.Padahal, di masa persidangan pertama, blue print pertahanan dimasukkan dalam program 100 hari. "Ini 100 harinya sudah lewat, masterplan-nya belum juga jadi. Saya belum terima, padahal janjinya Desember tahun lalu sudah harus diserahkan ke Komisi I."

Akibat tidak adanya masterplan, kata Fayakhun, kebijakan Dephan menjadi tidak terencana dengan baik dan tidak ada skala prioritas kebutuhan pertahanan. Selain itu, kebijakan Dephan kerap membuat Komisi Pertahanan DPR tersinggung karena tidak dikomunikasikan sebelumnya."Kami kerap kali terke-jut-kejut dengan sikap Dephan. Ujug-ujug kami dengar di media, Dephan mau beli Tukano, padahal kami belum pernah diajak bicara. Ntar dulu, mengapa harus Tukano?" ujarnya.Selama ini, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I, Dephan tidak pernah menyampaikan blue print pertahanan untuk 5,10, 20 tahun ke depan. Hal yang dilakukan Dephan masih sepotong-sepotong dan parsial.

Sumber : Koran Republika, 05 Feb 2010 .

Politik

• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Malaysia “Serbu” Perbatasan
• Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
• Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
• ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
• Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
• Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
• Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
• .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
• MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
• Siapkan RUU Perbatasan
• MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
• Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
• KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
• Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
• WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
• Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah

BERITA

• Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
• Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
• Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
• Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
• Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
• Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
• Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
• Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
• Perda Soal Unggas Harus Ditunda
• Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
• Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
• Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
• DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
• Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
• Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
• DPR Minta Kemhan Transparan
• Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
• Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
• Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
• Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
• Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
• Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
• Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
• DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
• Malaysia “Serbu” Perbatasan