JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, mengingatkan perlunya dilakukan evaluasi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Salah satunya adalah stigma mereka atas pelanggaran HAM.
Stigma negatif AS dalam persoalan HAM telah membuat mereka melakukan embargo senjata dan pelatihan TNI dengan tentara AS. Model embargo sepihak yang dilakukan AS tidak boleh terulang lagi.
Fayakhun memberi usulan agar semua perjanjian dengan AS dilindungi oleh kerangka hukum yang kuat. “Jika terjadi pemutusan sepihak, kita bisa menuntut di Mahkamah Internasional,” kata politikus Partai Golkar itu, Sabtu (13/3).
Jika Presiden AS Barrack Obama jadi datang ke Indonesia, Fayakhun meminta pemerintah meyakinkan Obama bahwa Indonesia sudah berubah. “Sudah saatnya kecurigaan Amerika dalam pelanggaran HAM masa lalu dibuang jauh-jauh. TNI dan NKRI sudah melakukan reformasi total sehingga kecurigaan itu, menurut saya, sudah tidak relevan lagi,” katanya.
Fayakhun juga meminta pemerintah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki empat selat sempit yang merupakan jalur pelayaran internasional, baik pelayaran sipil maupun militer. Dengan posisi itu, AS bisa menjalin kerja sama di ma- ritime security.
Sementara itu, ratusan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah, Ahad (14/3), menggelar aksi damai untuk menolak kedatangan Obama pada 20-22 Maret 2010.
Aksi yang dijaga oleh petugas Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dan Kepolisian Resor Semarang Selatan tersebut berlangsung di kawasan videotron jalan Pahlawan Semarang. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang intinya menolak kedatangan Obama.
Beberapa aktivis HTI setempat juga terlihat berorasi dan membagikan selebaran informasi kepada pemakai kendaraan bermotor yang melintas di kawasan itu.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat HTI Jateng, Abdullah, mengatakan, Obama adalah presiden suatu negara yang saat ini secara jelas sedang menjajah sejumlah negara Islam, seperti Irak, Afghanistan, Palestina, dan Pakistan.
Riwayat hidup Obama yang masa kecilnya pernah tinggal, sekolah di Indonesia, dan mempunyai nenek moyang beragama Islam, katanya, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengisti-mewakan dirinya.
“Penilaian atas Obama harus didasarkan kepada apa yang dilakukan saat ini, yakni .sebagai presiden Amerika Serikat.”antara, ed dewo
Sumber: Republika, Senin 15 Maret 2010 hal 3
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Menkominfo Harus Waspadai Siaran Asing di Perbatasan
- Sukses 100 Hari Disangsikan
- Komisi I Nilai ACFTA sebagai Penjajah
- ACFTA Ancam Ketahanan Nasional
- Dewan Tolak Jika BNPP Diketuai Seorang Menteri
- Anggota DPR Usul Pemerintah Ubah Paradigma NKRI
- Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
- .KOMISI I PRIORITASKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TERDEPAN
- MENDESAK, RUU PERBATASAN NEGARA
- Siapkan RUU Perbatasan
- MEDIA PUBLIK JANGAN HANYA MENYUARAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
- Media Publik Jangan Hanya Menyuarakan Kepentingan Pemerintah
- KOMISI I DPR DESAK PEMERINTAH URUS PERBATASAN
- Anak TKI Terancam Buta HurufJatuh dan Tertimpa Tangga
- WARGA PERBATASAN RI PERLU DAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
- Warga Perbatasan RI Butuhkan Perhatian Pemerintah
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
