Kader Demokrat Minta Kemenhan Transparan
Jakarta, RM. Ternyata, pesawat Super Tucano yang diributkan sebagai satu-satunya pengganti OV-10F Bronco yang sudah berumur puluhan tahun, bukanlah alternatif pengganti satu-satunya. Ada lima jenis pesawat yang ditawarkan, dan tiga di antaranya telah disetujui sebagai alternatif pengganti.
Kementerian Pertahanan (kemenhan) dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka yang ditandatangani Kepala Biro Humas Kemenhan, Brigadir Jenderal TNI, I Wayan Midhio menjelaskan, ketiga alternatif jenis pesawat pengganti itu telah dibawa dalam sidang Dewan Kebijakan Penentuan Alat Utama Sistem Senjata (Wanjaktu) TNI.
Dalam sidang Wanjaktu TNI itu, kata Midhio, tim TNI AU telah melakukan paparan dan penjelasan, serta diskusi tentang kegiatan yang telah dilakukan untuk penggantian pesawat OV-10F Bronco. Kelima jenis pesawat sebagai alternatif pengganti itu adalah pesawat L159A dari Ceko, M347 dari Italia, K8P dari China, EMB-314 Super Tucano.
“Dari kelima alternatif tersebut telah disetujui tiga alternatif, termasuk salah satu di antaranya adalah Super Tucano,” tulisnya.
I Wayan menjelaskan, perkembangan penggantian pesawat tersebut saat ini sedang diproses TNI AU dan Mabes TNI. Sementara Kemenhan sendiri belum menerima hasil keputusan Wanjaktu TNI.
“Perlu kami tekankan bahwa pesawat EMB-314 Super Tucano adalah salah satu alternatif dari tiga alternatif pengganti pesawat OV-10F Bronco yang menjadi bahan pertimbangan pimpinan TNI,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, kader Demokrat di Komisi I DPR, Roy Suryo meminta Kemenhan untuk transparan dalam proses pengadaannya alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.
“Saya sudah pernah bilang kalau dilihat dari spesifikasinya, Tucano itu memang layak dan memang sepertinya pilihan akan mengarah ke Tucano, meskipun belum pasti,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Roy, dirinya mempertanyakan prosedur pelaksanaan pemilihan jenis pesawat pengganti tersebut. Pasalnya, sebelum ada berita ramai-ramai tentang Tucano, proses pergantian pesawat Bronco tidak pernah dikonsultasikan dengan Komisi I sebagai mitra kerjanya.
“Saya bilang ke mereka kalau saya sendiri baru tahu rencana pembelian itu dari media,” tegasnya.
Dikatakan pakar telematika itu, memang ada yang off the record dalam hal pengadaan atau peremajaan alutsista. Tapi, dirinya menilai, harus ada juga yang terbuka seperti soal pembelian pesawat ini.
Sebelumnya, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty mempersoalkan kabar tentang kepastian Kementerian Pertahanan yang dipimpin Purnomo Yusgiantoro untuk membeli pesawat Super Tucano.
Soalnya, diliat dari tujuannya, rencana pembelian pesawat Super Tucano tidak sesuai dengan peruntukkannya. Padahal, kata dia, berdasarkan penjelasan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, Tucano direncanakan dibeli untuk dipergunakan sebagai pengintai atau patroli.
“Jika melihat dari postur pesawat, rencana pembelian Super Tucano sepertinya perlu dikaji ulang. Dengan bentuk sayap seperti itu (di bawah), Tucano dirancang bergerak licah, apakah itu bisa menjadi pesawat pengintai? Tapi, semua ini berpulang kepada kepentingan pengguna, dalam hal ini TNI AU,” cetusnya.
Evita mengakui bahwa rencana pembelian pesawat Super Tucano telah diproses pada Komisi I periode 2004-2009. “Karena itu kami meminta klarifikasinya,” pungkasnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi menegaskan perlunya pengkajian ulang rencana pembelian Super Tucano. Dia bahkan menyarankan, jika peruntukkannya untuk memantau perbatasan, sensor dan alat komunikasi (alkom) di daerah perbatasan justru lebih dibutuhkan ketimbang pesawat.
“Karena biar bagaimanapun, praktek ilegal, baik itu illegal logging maupun illegal fishing lebih efektif dideteksi melalui sensor, dan diteruskan melalui alat komunikasi antar prajurit TNI yang berjaga,” tandasnya. RN
Sumber: Rakyat Merdeka, Rabu 17 Maret 2010, hal 8
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
