Keamanan Nasional Tanggung Jawab Bersama
Jakarta, RM. Latihan gabungan (latgab) antara TNI/Polri yang telah berakhir pekan lalu mendapat apresisasi dari anggota DPR. Soalnya, pasca kedua lembaga itu dipisahkan secara institusi dan berdiri sendiri, kerap kali di daerah di Indonesia, oknum kedua lembaga terlibat konflik.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi mengatakan, latihan gabungan TNI/Polri merupakan langkah positif. Dia berharap, dengan latihan gabungan tersebut, konsep keamanan nasional (national security) dapat diterapkan secara holistik dan efektif.
“Sejak pemisahan TNI dan Polri sejak 2001 lalu, penerjemahan kata keamanan terlalu dikonotasikan sebagai kerja kepolisian. Padahal semestinya nggak begitu juga,” kata politisi partai berlambang pohon beringin ini, kemarin.
Dia menjelaskan, untuk penanganan keamanan dan ketertibanan masyarakat, praktiknya selama ini sudah benar merupakan domain kepolisian. Namun, untuk persoalan keamanan nasional, itu merupakan domain bersama antara TNI dan Polri dengan satu komando langsung dari presiden.
“Dengan latihan gabungan TNI dan Polri untuk memberantas terorisme secara rutin dilaksanakan, saya optimis ini akan menjadi sinergi positif. Komisi I mendukung penuh program ini,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding berharap dengan dilaksanakan latgab TNI dan Polri dalam pemberantasan teroris dapat meningkatkan kinerja dan kebersamaan kedua institusi tersebut. Sekretaris Fraksi Hanura ini juga menyarankan agar Polri juga menjalin kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan.
“Polisi dan TNI memang harus meningkatkan kerjasama. Soalnya kedua institusi ini mempunyai peran yang penting dalam menciptakan keamanan, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Setia Permana, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP berharap, latgab TNI dan Polri dapat meningkatkan solidaritas kedua institusi dalam menjaga keamanan dalam negeri. “Mereka sudah mempunyai fungsinya masing-masing, Polri untuk menjaga keamanan, sementara TNI untuk pertahanan,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Setia hakul yakin, dengan adanya latgab kedua institusi itu akan mengurangi perselisihan dan sengketa yang sering timbul paska dipisahkan Polri dari tubuh TNI. Menurut dia, pola latihan pembebasan sandera sampai sekarang masih diperlukan.
“Mereka melakukan itu pasti tahu perhitungannya dan ancaman keamanan ke depannya,” paparnya.
Yang terpenting, lanjut dia, latgab TNI dan Polri dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Dia menilai, sekarang suasana aman mulai hilang dari Indonesia. “Jika tujuan memberikan rasa aman tidak tercapai, maka latihan gabungan itu dinilai sia-sia, apalagi anggaran yang dikeluarkan sangat besar,” tandasnya.
Diketahui, TNI/Polri telah melakukan latihan gabungan antiteror bersama selama tiga hari pada pekan lalu. Latgab antiteror itu diberi sandi "Waspada Nusa II". Latihan Gabungan Antiteror 2010 diikuti sekitar 3.559 personel dari unsur TNI dan Polri, serta melibatkan berbagai peralatan dari TNI dan Polri.
Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan Satuan 81 Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Gultor Kopassus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jala Mangkara (Den Jaka) TNI Angkatan Laut, Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut, Detasemen Bravo TNI Angkatan Udara, dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. RN
Sumber: Rakyat Merdeka, 19 Maret 2010 hal 8
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
