Jakarta (SI) – Komisi I DPR meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI transparan dalam pengadaan alat utama system persenjataan (alutsista) pengganti pesawat OV 10 Bronco. Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi mengatakan, sikap transparan akan menghilangkan dugaan-dugaan negatif dan membuat persoalan lebih jelas.
Dia menyatakan, informasi mengenai rencana pembelian alutsista pengganti pesawat OV 10 Bronco simpang siur. Ada yang menyebutkan, pesawat Super Tucano menjadi alternatif tunggal, ada pula informasi yang meyebutkan bahwa ada tiga jenis pesawat yang menjadi alternatif.
“Ini harus clear. Mana informasi yang benar, alternatif pengganti OV 10 Bronco hanya satu jenis atau ada tiga,” kata Fayakhun kepada wartawan di Jakarta kemaren.
Politikus muda Partai Golkar ini mengungkapkan, informasi yang disampaikan Kepala Biro Humas Kemhan Brigadir Jenderal TNI I Wayan Midhio di media massa menyebutkan alternatif pengganti OV 10 Bronco ada tiga jenis pesawat. Namun, dari tiga jenis itu, yang disebutkan cuma salah satunya, Super Tucano. “Ini ada apa, kenapa nggak tiga-tiganya disebutkan. Kalau cuma satu, itu kan tendensius, megarahkan namanya,” ucapnya.
Dia mengatakan, jenis dan model serta dari negara mana pun pesawat pengganti OV 10 Bronco berasal tidak akan jadi masalah sepanjang prosesnya transparan dan memenuhi criteria sebagai pesawat pengintai penjaga daerah perbatasan Indonesia. Pihaknya menjamin Komisi I akan mendukung kalau prosesnya benar dan transparan. Terlebih jenis pesawat yang dibutuhkan yakni pesawat pengintai dan penjaga perbatasan.
Fayakhun mengingatkan pembelian alutsista perlu desain. Pertama, pembelian lisensi untuk dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri perlu dipikirkan sehingga terjadi transfer of knowledge. Kedua, pembelian alutsista dengan cara membayar separuhnya dari hasil bumi Indonesia.
“Keuntungan kita adalah jangka panjang, alutista kita tidak tergantung dengan luar negeri. Dengan membayar dengan hasil bumi, berarti devisa tidak terkuras keluar, dan kita berhasil menjual komoditi kita dalam jangka panjang pula,” katanya.
Permintaan serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR Roy Suryo. Dia meminta Kemhan untuk transparan dalam proses pengadaan alutsista TNI. Dia mengaku tidak mempermasalahkan pemilihan Super Tucano sebagai alternatif pengganti OV 10 Bronco.
“Yang jadi rebut-ribut kan karena prosesnya yang tidak transparan. Ini yang dipersoalkan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dia mengkaui, dilihat dari spesifikasinya, Tucano itu memang layak menjadi pengganti OV 10 Bronco. Meski demikian, anggota Fraksi Partai Demokrat ini belum memastikan apakah Tucano menjadi pilihan utama.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemhan Brigadir Jenderal TNI I Wayan Midhio menyebutkan, ada lima alternative jenis pesawat pengganti OV Bronco di antaranya pesawat L159A dari Ceko, M347 dari Italia, KSP dari China, EMB314 Super Tucano. (pasti liberti/ant)
Sumber: Koran Seputar Indonesia, Senin 29 Maret 2010, hal 3
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- DPR Desak Bentuk Tim Investigasi ‘Priok Berdarah’
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Realisasi MEF TNI Demi Harga Diri Bangsa
- Fayakhun Andriadi: Koordinat Batas Wilayah Sumber Konflik
- Prajurit Terkena HIV Jangan Dipulangkan Dulu
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Master Plan Kementerian Pertahanan Belum Juga Kelar Komisi Pertahanan Sentil Menteri Purnomo
- Menjaga Wilayah Perbatasan Dengan Tekhnologi Canggih
- Koordinat Perbatasan RI Tidak Jelas Bingungkan Aparat
- Menhan Harus Fokus Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan
- PERBANKAN HARUS DIDESAK DUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN
- DPR DESAK PEMERINTAH SERIUS URUS PERBATASAN
- GALANGAN KAPAL INDONESIA MAMPU PRODUKSI 50 KAPAL PERANG
- Berkiblat ke Malaysia
- Swasembada Alutsista MENHAN PURNOMO DIDESAK BIKIN BLUE PRINT 25 TAHUN K DEPAN
- INDONESIA HARUSNYA SUDAH SWASEMBADA ALUTSISTA
- Anggota DPR: Saatnya Indonesia Jalani Swasembada Alutsista
- DPR: Waktunya Swasembada Alutsista
