Jakarta, RM. Pemerintah didesak membentuk tim investigasi peristiwa bentrok berdarah di Koja yang menewaskan tiga Satpol PP dan puluhan orang luka-luka pada Rabu (14/4) lalu.
DESAKAN pembentukan tim investigasi itu dilontarkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Tim investigasi bekerja untuk mencari tahu penyebab bentrokan dan siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Menurut Priyo, bentrok berdarah antara Satuan Polisi Pamong Padja (Satpol PP) dengan masyarakat yang mempertahankan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, seharusnya bisa dihindari jika Satpol PP dapat menahan diri ketika maju berhadapan dengan masyarakat.
“Pihak yang bertanggung jawab dan harus dimintai keterangan adalah Kepala Satpol PP, walikota, dan wakil gubernur. Ini yang perlu dilakukan tim investigasi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta.
Dia menambahkan, harus dicari tahu apakah ada kekeliruan dalam pemberian perintah dan yang memberikan perintah. “Kenapa tidak dilakukan segera status quo kalau ternyata pihak Pelindo merasa benar. Sosialisasinya mana?” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar mengatakan, peristiwa yang menewaskan tiga orang itu sebagai akibat dari lemahnya pendataan yang dilakukan pemerintah terhadap peninggalan sejarah. Seharusnya, makam Mbah Priok dijadikan benda cagar budaya dan dilindungi dan dilestarikan keberadaannya.
“Umurnya sudah lebih dari 260 tahun, punya nilai sejarah yang tinggi. Ditambah lagi, Mbah Priok sudah jadi simbol masyarakat, semestinya tidak seperti itu caranya menghormati leluhur,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Raihan menjelaskan, makam Mbah Priok penting artinya bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Untuk itu harus dijaga keberadaannya. Peristiwa bentrokan pada Rabu (14/4) harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan pendataan bangunan-bangunan dan benda cagar budaya yang selama ini belum terdata.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi X DPR yang juga Sekretaris Fraksi PKB, Hanif Dhakiri. Menurutnya, makam para pejuang dan wali merupakan cagar budaya. Karena itu, situs-situs ini harus dijaga dan dirawat. Apalagi keberadaan situs ini jauh lebih lama dari berdirinya Pelindo yang mengklaim memiliki tanah di kawasan itu.
“Jangan lupa makam keramat seperti itu juga tergolong cagar budaya. Pemerintah mestinya melindunginya, bukan malah mau menggusurnya,” katanya melalui siaran pers.
Makam Mbah Priok, lanjut Hanif, merupakan makam keramat dan dijaga warga. Karena itu, pemerintah tidak bisa menggusur dengan cara-cara kasar seperti penggusuran lahan kosong atau rumah sengketa.
“Itu makam keramat yang disucikan yang tak bisa digusur seenaknya. Hanya kaum Wahabi yang bisa dan biasa begitu, seperti ketika mereka menggusur makam para sahabat nabi di Makkah dan Madinah,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi justru meminta Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bertanggung jawab atas bentrokan berdarah itu. Ada dua hal yang harus dipertanggungjawabkan Fauzi Bowo.
Pertama, karena sudah terjadi, maka Foke—sebutan Fauzi Bowo—harus bertanggung jawab memulihkan keadaan dan menyelesaiannya hingga tuntas. Butir-butir kesepatan yang dihasilkan dalam musyawarah antar Pelindo dengan ahli waris dan Pemrov DKI harus benar-benar terealisir.
“Kalau tidak, masyarakat akan merasa dibohongi, akibatnya akan lebih fatal," kata politisi muda partai berlambang beringin itu.
Kedua, Foke juga harus bertanggung jawab terhadap aksi Satpol PP yang represif, dan menindak Walikota Jakarta Utara. Dalam bentrokan itu, kata dia, terekam tindakan Satpol PP sangat militeristik. "Padahal yang namanya pamong, itu harusnya ngemong, bukan represif seperti itu," tandasnya.
Khun—sapaan Fayakhun—menilai ada penyumbatan komunikasi masyarakat penolak penggusuran makam Mbah Priok dengan pemrov DKI. Kata dia, Pemrov DKI masih menggunakan paradigma lama dalam melihat masyarakat.
“Masyarakat masih dipandang sebagai objek, bukan subjek, sehingga yang terjadi asal gusur. Paradigma itu harus dibuang jauh-jauh,”ujarnya. n RN
Sumber: Rakyat Merdeka Sabtu 17 April 2010 hal 8
- Pencurian Pulsa, Komisi I Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
- Pemerintah Tidak Satu Atap Soal Elpiji
- Majikan Divonis 8 Tahun Warga Malaysia Terbukti Menganiaya PRT Asal Indonesia
- Presiden Sepatutnya Miliki Pesawat Kepresidenen Yang Pantas
- Dewan Percepat Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil
- Pemberlakuan UU KIP Tidak Boleh Ditunda-tunda
- Hari Ini, UU KIP Berlaku Efektif Provinsi diminta segera bentuk Komisi Informasi
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- Remunerasi Hanya di Kemenkeu, Diskriminasi!
- Kader Beringin DPR Minta Tidak Ada Anak Emas Remunerasi Lagi
- DPR Minta Kemhan Transparan
- Komisi I & III DPR Apresiasi Latgab TNI/Polri
- Pengganti Bronco Bukan Cuma Tucano
- Hubungan Indonesia-AS Perlu Evaluasi
- Komisi Pertahanan Ngotot Kaji Ulang Pembelian Tucano
- Soal HAM Sudah Clear, SBY Harus Tegaskan pada Obama
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
- Kader Beringin & Bintang Mercy Tolak Pembelian Tucano
- DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano
- Malaysia “Serbu” Perbatasan
- Busway Dianggap Program Gagal
- Pantau Pemprov DKI Soal Perda Unggas
- Perda Soal Unggas Harus Ditunda
- Golkar: Tetap Gusur Pedagang Unggas, Foke Tidak Belajar dari Kerusuhan Koja
- Tolak Perda, Pedagang Unggas Tidak Takut Hukum Rimba
- Gubernur Tunggu Hasil Investigasi PMI
- Kerusakan Shelter Picu Tindakan Kriminal
