DPR Cecar Darmin Soal Kasus Pajak

VIVAnews - Meski tidak berhubungan langsung dengan tugasnya di sektor moneter dan perbankan, calon gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, dicecar masalah pajak. Pertanyaan terkait pajak menyeruak karena Darmin pernah menjabat sebagai dirjen pajak.


Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, menanyakan keterlibatan Darmin dalam kasus pajak yang terjadi pada saat dirinya menjadi Dirjen Pajak. Beberapa di antaranya adalah kasus Paulus Tumewu, Halliburton, dan Gayus Tambunan.

"Ini dikaitkan periode kepemimpinan karena kami bisa memilih calon berdasarkan rekam jejak," kata dia dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Darmin sebagai calon gubernur BI di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu 21 Juli 2010.

Dia juga mengkritik penerimaan pajak yang tidak tercapai pada 2006-2007 dan juga kebijakannya tentang Sunset Policy.

Politisi dari Partai Gerindra, Sadar Subagyo, menanyakan mengenai bagaimana Darmin membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika sebelumnya sempat 'ditentang' oleh BI.

Di akhir pemaparannya, Darmin memang menantang Komisi XI untuk terbuka membicarakan kasus pajak yang menjadi isu selama ini. Maklum, Darmin dituding ikut bertanggung jawab dalam kasus perpajakan seperti Gayus dan Paulus Tumewu.

Ia mengatakan dirinya sudah melakukan berbagai tugas di kantor pemerintahan. Dirinya tidak menjanjikan apa pun selain dedikasi dan integritas.

Sebelum menutup pemaparan, dia mengatakan dirinya ditempa berbagai isu seperti kasus perpajakan. Dia berharap bisa membicarakan dalam forum uji kelayakan ini.

"Saya berharap kita bisa membicarakan dalam forum ini agar semuanya jelas, sehingga tidak menjadi isu yang dibicarakan di belakang, dan tidak pernah di permukaan," ujar Darmin.

Sumber: www.vivanews.com  Rabu, 21 Juli 2010, 14:17 WIB

Design by Azis Lamayuda (Do The Best To Get The Best)