Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, hingga saat ini setidaknya sudah tercatat adanya lima kesalahan Kementerian Luar Negeri RI yang telah mempermalukan martabat Indonesia sebagai bangsa berdaulat.
“Yang pertama itu menyangkut pemberlakuan `diplomasi barter` dengan menjadikan tiga aparat negara RI sebagai alat tukar dengan tujuh nelayan Malaysia yang berniat mencuri ikan di perairan wilayah RI di sekitar Pulau Bintan (`insiden Bintan`),” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, sesaat sebelum raker Komisi I dengan Menlu di Gedung DPR.
Selanjutnya, menurut Fayakhun, pihak Kemenlu sangat lemah dalam diplomasinya untuk melindungi 345 warna negara Indonesia di Malaysia yang kini terancam hukum mati.
“Lalu ketiga, Kemenlu tidak agresif melobi lembaga-lembaga internasional untuk menindaklanjuti hukum laut internasional (UNCLOS) yang sudah kita ratifikasi. Kita ini merupakan `archipelagic state` terbesar di dunia dan punya hak wilayah minimal 12 mil laut dari pulau terdepan atau daratan terluar,” tegasnya.
Jika UNCLOS dijadikan basis, demikian Fayakhun Andriadi, berarti segala kegiatan pihak asing, termasuk para nelayan Malaysia itu di perairan Bintan, adalah ilegal dan harus mendapat sanksi hukum laut internasional.
“Dosa keempat, menurut kami, Kemenlu terkesan reaktif dan lambat dalam menanggapi berbagai kasus perbatasan serta penanganan WNI yang menghadapi banyak kasus kekerasan di luar negeri. Seperti pernah dialami seorang wasit karate RI di aniaya oleh polisi dan LSM Malaysia,” ungkapnya.
Kesalahan kelima, katanya, Kemenlu cenderung tidak mendasarkan kebijakan politik luar negerinya kepada postulat yang diamanatkan rakyat melalui konstitusi negara. “Mereka malah lebih mendengar arahan `bos`-nya,” ujarnya.
“Kita semakin terancam oleh provokasi asing di kawasan perbatasan baik darat, laut maupun udara. Walaupun telah mengarah jadi konflik terbuka, Kemenlu masih saja terkesan tunggu komando `bos`-nya. Mereka tidak independen dalam mengekspresikan secara kreatif amanat konstitusi dengan alasan fatsun diplomasi dan macam-macam lagi,” demikian Fayakhun Andriadi.
Sumber: http://id.news.yahoo.com, Rabu, 25 Agustus
- Indonesia Sama Tinggi Dalam Tatanan Global
- Sesama ASEAN Jangan Saling Isap
- Komisi I DPR: Hindari Sikap Saling Gigit
- Komisi I DPR Tuding Menkeu dan Menhan Langgar UU
- Sikap Indonesia Terhadap Konflik Korea
- Fayakhun: Indonesia Perlu Proaktif Sikapi Krisis Korea
- Komisi I DPR: Mainkan “High Diplomacy”
- Sikap Lembek SBY Terhadap Malaysia
- Indonesia Sama Tinggi Dalam Tatanan Global
- KTT ASEAN dan Foke
- Sesama ASEAN Jangan Saling Isap
- Komisi I DPR: Hindari Sikap Saling Gigit
- ‘Masa TNI Tempur Pakai Pesawat Bekas?’
- Fayakhun Andriadi : Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Wartawan
- Fayakhun Andriadi Terpilih Sebagai Politisi Terfavorit
- Komisi I DPR Tuding Menkeu dan Menhan Langgar UU
- Komisi I DPR: Pemerintah Jangan Lagi Berniat Ngutang Alutsista
- Fayakhun Andriadi, Politikus Beringin Berkonsep Terukur
- Habibie Jadi ‘Presiden’ Lagi Saat Rapat dengan Komisi I DPR
- Langkah Tifatul Sudah Benar
- Mengawal Momentum Kedaulatan Bangsa
- Kerja Sama Alutsista RI-Korsel Kemungkinan Terganggu
- Krisis Korea dan Masa Depan Alutsista Indonesia
- Sikap Indonesia Terhadap Konflik Korea
- Fayakhun: Indonesia Perlu Proaktif Sikapi Krisis Korea
- Fayakhun: Kemenlu dan Kemenhan Patut Dievaluasi
- Anggota DPR: Malaysia Dikte Indonesia Soal Perbatasan
- Presiden Dinilai Kembali Jadikan DPR Tukang Stempel
- Komisi I: Demokrasi RI Berjalan Mundur
- DPR Bukan Tukang Stempel
- Komisi I DPR: Mainkan “High Diplomacy”
- Sikap Lembek SBY Terhadap Malaysia
- Fayakhun Mohon Tifatul Jangan Lagi Keceplos
