REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan, krisis perbatasan di Semenanjung Korea, dikhawatirkan berdampak pada terganggunya kerja sama pembangunan alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista) RI-Korsel.
“Invasi Kores Utara dengan lusinan bom artileri ke Yeonpyeong pada Selasa (23/11) dan menyusul empat hari kemudian ke wilayah lain, hingga menewaskan dua marinir serta dua warga sipil Korea Selatan (Korsel), telah menambah tensi krisis dan menuju ambang perang terbuka dengan Korea Utara (Korut),” ujarnya di Jakarta, Senin.
Fayakhun Andriadi menambahkan, kondisi ini tidak hanya menambah kekhawatiran pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam persoalan Korea seperti Amerika, China, Jepang dan beberapa negara Eropa, tapi juga akan berpengaruh kepada negara-negara lain, khususnya Indonesia. “Secara khusus, Korsel merupakan salah satu negara penting yang menjalin kerjasama alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dengan RI,” ungkapnya.
Dikatakannya, tercatat dua kali kunjungan delegasi Pemerintah Korsel (Agustus dan Oktober lalu) menganggendakan kerja sama alutsista kedua negara. “Pada 11 Agustus 2010, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel, Kim Tae-Young di Jakarta, membicarakan hubungan bilateral tentang kerjasama dalam industri pertahanan,” katanya.
Terakhir pada 25 Oktober 2010, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Korsel, Jenderal Eui Don-Hwang, di Jakarta, juga membicarakan kerja sama militer dengan negeri semenanjung tersebut.
Fayakhun mengatakan, kedua pertemuan tersebut disambut baik oleh Pemerintah Indonesia juga Komisi I DPR RI, mengingat Korsel merupakan negara yang terkenal dengan kecanggihan teknologi Alutsista. “Malahan kemajuan teknologi Alutsista juga menjadi salah satu sumber kemakmuran ekonomi negara tersebut,” ujarnya.
Namun, menurutnya, krisis Semenanjung Korea yang cenderung mencapai titik kulminasi di ambang perang terbuka, apalagi dengan turun tangannya militer Amerika Serikat, tentu saja membuahkan persoalan besar bagi harapan RI untuk menjalin kerjasama Alutsista. (Red: Siwi Tri Puji B)
Sumber: Republika Online - Senin, 29 November 2010, 13:36 WIB
Pertahanan Keamanan
- Menuju Negara Eksportir Alutsista
- Segera Berantas Gerakan NII
- ‘Masa TNI Tempur Pakai Pesawat Bekas?’
- Komisi I DPR Tuding Menkeu dan Menhan Langgar UU
- Menjaga Rahasia Lembaga Kepresidenan
- Fayakhun: Kemenlu dan Kemenhan Patut Dievaluasi
- Presiden Dinilai Kembali Jadikan DPR Tukang Stempel
- Komisi I: Demokrasi RI Berjalan Mundur
- DPR Bukan Tukang Stempel
- Fayakhun Mohon Tifatul Jangan Lagi Keceplos
- Meningkatkan Pemanfaatan Produk Industri Strategis Indonesia: Bidang Pertahanan dan Keamanan
Alutsista
- Alutsista, Kemhan Prioritaskan Produk Dalam Negeri
- Tolak Impor Alutsista, Berdayakan BUMNIP
- Fayakhun: Seriuslah Wujudkan Kemandirian Alutsista
- Fayakhun: Hindari ‘Capital Flight’ Anggaran Alutsista
- Alutsista dan Anggaran Pertahanan, Pemerintah Diskriminatif
- Menuju Negara Eksportir Alutsista
- Alutsista ASEAN, RI Berpeluang Jadi Produsen Utama
- Komisi I DPR: Pemerintah Jangan Lagi Berniat Ngutang Alutsista
- Mengawal Momentum Kedaulatan Bangsa
- Krisis Korea dan Masa Depan Alutsista Indonesia
Komisi I DPR
- Indonesia Sama Tinggi Dalam Tatanan Global
- KTT ASEAN dan Foke
- Sesama ASEAN Jangan Saling Isap
- Komisi I DPR: Hindari Sikap Saling Gigit
- ‘Masa TNI Tempur Pakai Pesawat Bekas?’
- Fayakhun Andriadi : Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Wartawan
- Fayakhun Andriadi Terpilih Sebagai Politisi Terfavorit
- Komisi I DPR Tuding Menkeu dan Menhan Langgar UU
- Komisi I DPR: Pemerintah Jangan Lagi Berniat Ngutang Alutsista
- Fayakhun Andriadi, Politikus Beringin Berkonsep Terukur
- Habibie Jadi ‘Presiden’ Lagi Saat Rapat dengan Komisi I DPR
- Langkah Tifatul Sudah Benar
- Mengawal Momentum Kedaulatan Bangsa
- Krisis Korea dan Masa Depan Alutsista Indonesia
- Sikap Indonesia Terhadap Konflik Korea
- Fayakhun: Indonesia Perlu Proaktif Sikapi Krisis Korea
- Fayakhun: Kemenlu dan Kemenhan Patut Dievaluasi
- Anggota DPR: Malaysia Dikte Indonesia Soal Perbatasan
- Presiden Dinilai Kembali Jadikan DPR Tukang Stempel
- Komisi I: Demokrasi RI Berjalan Mundur
- DPR Bukan Tukang Stempel
- Komisi I DPR: Mainkan “High Diplomacy”
- Sikap Lembek SBY Terhadap Malaysia
- Fayakhun Mohon Tifatul Jangan Lagi Keceplos