Anggota Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan dan Luar Negeri), Fayakhun Andriadi pun gusar dengan sikap Kementerian Pertahanan dan TNI yang dianggapnya ternyata tidak serius mewujudkan kemandirian Alutsista kita.
“Bagaimana kita mau mewujudkan kemandirian alat utama sistem persenjataan (Alutsista), apalagi Swasembada Alutsista, jika sekitar 75 persen APBNP 2011 yang merupakan uang rakyat itu dibelanjakan pada Alutsista impor,” tandasnya.
Karena itu ia menegaskan, agar satu sen pun APBNP 2011 yang diusulkan untuk belanja Alutsista, jangan hilang atau lari ke luar negeri.
“Jangan sampai satu sen pun dana untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) APBNP 2011 digunakan untuk membeli Alutsista di luar buatan industri pertahanan BUMNIP kita,” tegasnya pada Rapat Kerja (Raker) Komisi I dengan jajaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Panglima TNI, Rabu (6/7) kemarin, sebagaimana disiarkan ANTARA, dan dipantau IPOSnews, Kamis (7/7).
Politisi Muda Partai Golkar itu beralasan, kita jangan selalu cari gampang dengan memanfaatkan fasilitas kredit ekspor (KE) guna mendapatkan Alutsista dari luar, sementara industri pertahanan dalam negeri berantakan.
“Karena itu, sekarang kita tegas saja, seluruhnya (APBNP) saat ini harus dibelanjakan di dalam negeri, agar industri pertahanan domestik semakin kuat, dan uang itu dapat berputar di Indonesia saja,” ujarnya pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq tersebut.
Raker tersebut dihadiri langsung Menteri Pertahanan RI, Purnumo Yusgiantoro dan Panglima TNI.
Hanya 25 Persen
Fayakhun Andriadi dkk sangat menyesalkan, karena dalam Raker tersebut, terungkap, dari keseluruhan APBNP yang diusulkan, hanya sekitar 25 persen untuk pembelian Alutsista dalam negeri.
“Dari usulan sembilan triliun APBNP 2011, hanya dua triliun untuk belanja dalam negeri, yang tujuh triliun sudah direncanakan untuk impor Alutsista. Di mana letak keberpihakan dan konsistensi Pemerintah (Kemenhan) terhadap terwujudnya kemandirian Alutsista,” tanyanya.
Ia lalu mempertanyakan, apa Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) kita memang sama sekali tidak berdaya?
“Padahal, banyak negara tetangga kita, seperti Kamboja, Thailand, dan Malaysia amat tertarik dengan Alutsista produksi BUMNIP,” tandas politisi yang kini tengah menuntaskan studi doktor ilmu politiknya di Univesitas Indonesia (UI) ini.
Karena itu, Fayakhun Andriadi berharap, Kemenhan dan TNI harus lebih serius memberdayakan industri pertahanan dalam negeri, dengan semaksimal mungkin membelanjakan uang rakyat dari APBN itu untuk produk Alutsista kita.
Dayagunakan BUMNIP
Merespons hal ini Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq (Fraksi PKS) juga mengingatkan, revitalisasi industri pertahanan dalam negeri yang terus diperjuangkan komisinya, kini sudah mendapat tanggapan positif beberapa komisi serta institusi mitra.
“Gaungnya ke Komisi XI (keuangan dan anggaran) serta Komisi VI (industri). Malah sudah ada peninjauan ke sejumlah BUMNIP dan ada dukungan anggaran mendayagunakan BUMNIP itu senilai Rp4,9 triliun,” ungkapnya.
Persoalannya, ujar Mahfudz Siddiq, jika Kemenhan dan TNI tidak berkomitmen mendayagunakan BUMNIP kita (PT Pindad, PT DI, PT PAL), anggaran itu bisa lenyap dua bulan.
Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita juga mengingatkan Kemenhan dan TNI, agar menomorsatukan upaya mendayagunakan dan merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri.
“Ingat, APBN kita sekarang amat rentan. Itu uang rakyat. Jangan dibikin selalu ada ‘capital outflow’. Gunakan itu demi kepentingan nasional. Agar uang ini berputar di dalam negeri saja,” tegasnya.
Dalam kaitan ini, menurutnya, APBN ini bisa berkontribusi langsung pada perputaran industri dalam negeri, ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, juga pertumbuhan ekonomi.
“Solusinya, tunda dulu semua pembelanjaan dari luar atau berhenti dulu impor Alutsista. Tawarkan semua belanja barang kepada industri milik sendiri,” tandas Enggartiasto Lukita, yang juga didukung anggota Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas. (I-se/ant)
Sumber: IPosNews, 6 juli 2011
